Kembang kempis karier Komisaris Jenderal Budi Gunawan menggapai puncak jabatan di tubuh internal Polri. Ingin menapaki karier sebagai orang nomor satu di Polri, tapi mendapat penolakan dari masyarakat. ‘Gagal’, mungkin demikian yang dirasakan jenderal polisi bintang tiga itu. Setelah kursi diisi oleh junior angkatan di Akademi Kepolisian, Budi Gunawan diusulkan menempati kursi di Badan Intelijen Negara (BIN).
Kepastian pengusulan bakal jabatan baru, setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratiko menyambangi DPR dalam rangka mengantarkan surat presiden. Kabar bakal digantikannya pejabat Kepala BIN Sutiyoso oleh Budi Gunawan sudah santer beberapa pekan terakhir. Namun, DPR menampik telah menerima surat presiden terkait nama Budi Gunawan menjadi Kepala BIN.
“Saya antarkan surat ke Pimpinan DPR yaitu usulan presiden untuk pergantian Kepala BIN. Jadi KaBIN diusulkan nama baru yaitu Pak Budi Gunawan,” ujar Pratikno di Gedung DPR, Jumat (2/9).
Pratikno menyerahkan sepenuhnya proses yang bakal dilakukan DPR. Pergantian pejabat Kepala BIN memang sempat diperbincangkan masyarakat. Sejak Jenderal Tito ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri, diprediksi bakal ada istilah segan antar angkatan. Maklum, Budi Gunawan merupakan senior Tito di Akpol.
Boleh jadi, Budi Gunawan bakal segan dipimpin oleh juniornya. Namun yang pasti, pergantian Kepala BIN sebatas regenerasi semata. Begitu dalih Pratikno di depan wartawan di DPR. Sutiyoso memang menjabat Kepala BIN terhitung sejak Juli 2015. Itu artinya, Sutiyoso hanya menjabat Kepala BIN satu tahun satu bulan. Jabatan Kepala BIN memang tidak terdapat periodesasi. “Argumentasinya regenerasi saja. Tidak ada pertimbangan tertentu,” ujarnya singkat. (Baca Juga: Budi Gunawan Jadi Tersangka KPK)
Ketua DPR Ade Komarudin, mengatakan setelah resmi menerima surat presiden, pihaknya bakal menggelar rapat pimpinan menentukan jadwal tindaklanjut surat teresebut. Pekan depat pastinya, pimpinan DPR bakal bertemu dengan pimpinan fraksi partai menggelar rapat. Namun sebagai mitra BIN, Komisi I yang bakal ditugaskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menambahkan, Presiden Jokowi memang menginginkan surat tersebut segera diproses. Ia memastikan pekan depan bakal terdapat kepastian jadwal uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan. Terkait dengan pergantian sedemikian cepat, Fahri menilai hal tersebut menjadi hak prerogratif presiden. Kepala BIN, kata Fahri, menjadi indera mata dan telinga presiden. Terlebih, orang yang ditunjuk menjadi Kepala BIN mesti yang dapat dipercaya serta mampu menjadi mata dan telinga presiden.
“Sehingga pertimbangan apa lagi terkait BIN lebih tertutup. Kita dewan hanya menguji apakah fit, apakah proper dia jadi Kepala BIN,” ujarnya. (Baca Juga: Praperadilan Budi Gunawan Dikabulkan Sebagian)
Budi Gunawan, sosok anggota dan elit Polri yang terbilang cerdas. Meski jarang berbicara di depan publik, Budi Gunawan di mata Fahri sosok yang terbilang cerdas. Jabatan Wakapolri yang diemban saat ini terbilang nyaris di puncak karier. Nah bila dipromosikan menjadi Kepala BIN terlepas politis, kapasitas Budi Gunawan tak diragukan.
Kontroversial
Budi Gunawan, pria yang pernah menjabat ajudan Presiden Megawati Sukarnoputri itu memang sosok elit di Polri yang terbilang kontroversial. Menurut Fahri, Budi Gunawan memiliki masa lalu yang tidak mengenakan. Ya, saat diajukan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri, Budi Gunawan yang saat itu menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol), lolos menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Bahkan, persetujuan DPR terhadap Budi Gunawan telah diboyong dalam rapat paripurna. (Baca Juga: Presiden Tunda Pengangkatan Budi Gunawan)
Sementara di luar gedung Parlemen, masyarakat menolak keras Budi Gunawan menempati kursi nomor satu di tubuh Polri. Publik pun mendesak Presiden agar tidak melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. Bahkan tim sembilan yang terdiri dari unsur masyarakat, pensiunan Polri dan akademisi merekomendasikan presiden membatalkan pelantikan Budi Gunawan di istana, Februari 2015.
Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi publik. Walhasil, setelah ‘gagal’ melantik Budi Gunawan, Presiden Jokowi menunjuk Komjen Badrodin Haiti -saat itu menjabat Wakapolri- menjadi pelaksana tugas (Plt) pejabat Kapolri. Hingga akhirnya, Badrodin menjadi pejabat definitif Kapolri. Sebagai jabatan baru, Budi Gunawan ditunjuk menjabat Wakapolri hingga kini.
Sebelumnya, saat menjadi pemberitaan kala menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), nama Budi Gunawan menjadi pejabat Polri yang menjadi buah bibir di masyarakat. Apa sebab, Budi Gunawan ditengarai memiliki rekening gendut saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya. Ditengarai, terdapat transaksi keuangan yang nilainya puluhan miliar. Namun kasus tersebut dinyatakan selesai oleh Bareskrim yang melakukan penyidikan.
“Terkait masa lalu Budi Gunawan yang pernah tidak diloloskan sebagai Kapolri, saya kira sudah dituntaskan di tingkat presiden. Saya pikir presiden tidak mau ambil resiko tanpa bicara lebih dahulu,” pungkasnya.
Kepastian pengusulan bakal jabatan baru, setelah Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratiko menyambangi DPR dalam rangka mengantarkan surat presiden. Kabar bakal digantikannya pejabat Kepala BIN Sutiyoso oleh Budi Gunawan sudah santer beberapa pekan terakhir. Namun, DPR menampik telah menerima surat presiden terkait nama Budi Gunawan menjadi Kepala BIN.
“Saya antarkan surat ke Pimpinan DPR yaitu usulan presiden untuk pergantian Kepala BIN. Jadi KaBIN diusulkan nama baru yaitu Pak Budi Gunawan,” ujar Pratikno di Gedung DPR, Jumat (2/9).
Pratikno menyerahkan sepenuhnya proses yang bakal dilakukan DPR. Pergantian pejabat Kepala BIN memang sempat diperbincangkan masyarakat. Sejak Jenderal Tito ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi Kapolri, diprediksi bakal ada istilah segan antar angkatan. Maklum, Budi Gunawan merupakan senior Tito di Akpol.
Boleh jadi, Budi Gunawan bakal segan dipimpin oleh juniornya. Namun yang pasti, pergantian Kepala BIN sebatas regenerasi semata. Begitu dalih Pratikno di depan wartawan di DPR. Sutiyoso memang menjabat Kepala BIN terhitung sejak Juli 2015. Itu artinya, Sutiyoso hanya menjabat Kepala BIN satu tahun satu bulan. Jabatan Kepala BIN memang tidak terdapat periodesasi. “Argumentasinya regenerasi saja. Tidak ada pertimbangan tertentu,” ujarnya singkat. (Baca Juga: Budi Gunawan Jadi Tersangka KPK)
Ketua DPR Ade Komarudin, mengatakan setelah resmi menerima surat presiden, pihaknya bakal menggelar rapat pimpinan menentukan jadwal tindaklanjut surat teresebut. Pekan depat pastinya, pimpinan DPR bakal bertemu dengan pimpinan fraksi partai menggelar rapat. Namun sebagai mitra BIN, Komisi I yang bakal ditugaskan melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menambahkan, Presiden Jokowi memang menginginkan surat tersebut segera diproses. Ia memastikan pekan depan bakal terdapat kepastian jadwal uji kelayakan dan kepatutan terhadap Budi Gunawan. Terkait dengan pergantian sedemikian cepat, Fahri menilai hal tersebut menjadi hak prerogratif presiden. Kepala BIN, kata Fahri, menjadi indera mata dan telinga presiden. Terlebih, orang yang ditunjuk menjadi Kepala BIN mesti yang dapat dipercaya serta mampu menjadi mata dan telinga presiden.
“Sehingga pertimbangan apa lagi terkait BIN lebih tertutup. Kita dewan hanya menguji apakah fit, apakah proper dia jadi Kepala BIN,” ujarnya. (Baca Juga: Praperadilan Budi Gunawan Dikabulkan Sebagian)
Budi Gunawan, sosok anggota dan elit Polri yang terbilang cerdas. Meski jarang berbicara di depan publik, Budi Gunawan di mata Fahri sosok yang terbilang cerdas. Jabatan Wakapolri yang diemban saat ini terbilang nyaris di puncak karier. Nah bila dipromosikan menjadi Kepala BIN terlepas politis, kapasitas Budi Gunawan tak diragukan.
Kontroversial
Budi Gunawan, pria yang pernah menjabat ajudan Presiden Megawati Sukarnoputri itu memang sosok elit di Polri yang terbilang kontroversial. Menurut Fahri, Budi Gunawan memiliki masa lalu yang tidak mengenakan. Ya, saat diajukan Presiden Jokowi menjadi calon Kapolri, Budi Gunawan yang saat itu menjabat Kepala Lembaga Pendidikan Kepolisian (Kalemdikpol), lolos menjalani uji kelayakan dan kepatutan di DPR. Bahkan, persetujuan DPR terhadap Budi Gunawan telah diboyong dalam rapat paripurna. (Baca Juga: Presiden Tunda Pengangkatan Budi Gunawan)
Sementara di luar gedung Parlemen, masyarakat menolak keras Budi Gunawan menempati kursi nomor satu di tubuh Polri. Publik pun mendesak Presiden agar tidak melantik Budi Gunawan menjadi Kapolri. Bahkan tim sembilan yang terdiri dari unsur masyarakat, pensiunan Polri dan akademisi merekomendasikan presiden membatalkan pelantikan Budi Gunawan di istana, Februari 2015.
Presiden Jokowi mendengarkan aspirasi publik. Walhasil, setelah ‘gagal’ melantik Budi Gunawan, Presiden Jokowi menunjuk Komjen Badrodin Haiti -saat itu menjabat Wakapolri- menjadi pelaksana tugas (Plt) pejabat Kapolri. Hingga akhirnya, Badrodin menjadi pejabat definitif Kapolri. Sebagai jabatan baru, Budi Gunawan ditunjuk menjabat Wakapolri hingga kini.
Sebelumnya, saat menjadi pemberitaan kala menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam), nama Budi Gunawan menjadi pejabat Polri yang menjadi buah bibir di masyarakat. Apa sebab, Budi Gunawan ditengarai memiliki rekening gendut saat menjabat Kepala Biro Pembinaan Karier di Mabes Polri 2003-2006 dan jabatan lainnya. Ditengarai, terdapat transaksi keuangan yang nilainya puluhan miliar. Namun kasus tersebut dinyatakan selesai oleh Bareskrim yang melakukan penyidikan.
“Terkait masa lalu Budi Gunawan yang pernah tidak diloloskan sebagai Kapolri, saya kira sudah dituntaskan di tingkat presiden. Saya pikir presiden tidak mau ambil resiko tanpa bicara lebih dahulu,” pungkasnya.