Pemerintah diminta menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dari pada membatasi penggunaannya. Menurut anggota Komisi VII DPR, Mardani Ali Sera, masalah subsidi BBM tidak akan sepenuhnya selesai di tahun 2012. Oleh sebab itu, pembatasan BBM susidi yang dilakukan pemerintah pada April mendatang, dianggap bukan langkah yang tepat.
Mardani mengatakan, permasalahan utama mengapa Indonesia harus mengimpor BBM dikarenakan kapasitas kilang yang tidak memadai. Saat ini, kebutuhan nasional mencapai 1,4 juta-1,5 juta barel per hari. Akan tetapi jumlah kilang yang ada hanya menghasilakan maksimal 1,1 juta barel.
“Ini sudah paling maksimal, jadi kita harus impor sekitar 400 ribu barel. Oleh karena itu menaikkan harga BBM sebesar Rp500-1.000 jauh lebih baik karena bisa menghemat Rp38 triliun untuk mengimpor BBM,” kata politisi asal PKS ini dalam sebuah diskusi di Jakarta, Sabtu (7/1).
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) berpandangan sama. Menurut pengurus harian YLKI, Tulus Abadi, kebijakan yang diambil pemerintah untuk membatasi konsumsi BBM bersubsidi justru dapat dianggap sarat akan kepentingan politik yang tidak memikirkan kesejahteraan rakyat.
Tulus mengatakan, menaikkan harga BBM adalah instrumen yang jauh lebih efektif ketimbang membatasi penggunaan. Saat ini, katanya, pemerintah hanya berputar putar dan terjebak dalam situasi yang sulit. “Ini menyulitkan pengguna, karena di negara ini infrastruktur gas pun tidak tersedia. Dampak sosial akan jauh lebih besar kalau dibatasi, daripada kenaikan harga,” tuturnya.
Bukan itu saja. Tulus menilai pembatasan penggunaan subsidi akan menimbulkan distorsi sosial yang lebih besar karena sampai saat ini harga BBM subsidi di daerah juga jauh lebih mahal dari harga aslinya. Apalagi, masih maraknya kasus penyelundupan BBM seperti di Kalimantan.
“Banyak BBM yang diselundupkan. Selain harganya yang tinggi untuk masyarakat, kalau nanti diputuskan pembatasan, maka distorsi sosial akan lebih besar ketimbang pemerintah menaikkan harga BBM dengan elegan,” tambahnya.
Pemerintah rupanya tetap berpendirian untuk tidak menaikkan harga BBM tahun ini. Sebaliknya, pemerintah akan melakukan pembatasan. Program pembatasan bahan BBM bersubsidi akan segera dimulai pekan depan. Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Widjajono Partowidagdo, untuk menghemat pemakaian BBM dan mengurangi beban anggaran, masyarakat bisa beralih ke energi alternatif lain, seperti gas.
Widjajono mengakui, persediaan energi tak terbarukan, khususnya minyak bumi di Indonesia sudah tidak banyak. Sedangkan mengimpor minyak mentah memerlukan biaya yang tinggi, dibandingkan dengan gas yang lebih murah dan mudah. Dia memperkirakan anggaran yang bisa dihemat dari pembatasan BBM subsidi mencapai Rp230 triliun.
“Dana yang bisa dihemat antara lain untuk membangun jalan, rel kereta api dan berbagai fasilitas umum lainnya,” ujarnya di acara yang sama.
Untuk diketahui, per tanggal 1 April 2012, pengaturan BBM bersubsidi akan dilaksanakan dan pelaksanaan pertama kebijakan ini akan berlaku untuk daerah Jawa dan Bali. Dalam Undang-undang, pemerintah boleh menaikkan harga BBM bersubsidi jika saja rata-rata setahun harga minyak Indonesia sudah melebihi dari pagu yang dipatok di anggaran. Pasal 7 ayat (4) UU No 10 Tahun 2010 tentang APBN 2011 menyatakan, dalam hal perkiraan harga rata-rata minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Palm/ICP) dalam 1 tahun mengalami kenaikan lebih dari 10 persen dari harga yang diasumsikan dalam APBN 2011, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi.
Namun, Wakil Direktur Reform Miner Institute, Komaidi Notonegoro, kembali mengingatkan pemerintah seperti menyandera diri sendiri dengan tidak akan menaikkan harga BBM. Meski demikian, ia menyadari semua itu tergantung pada pemerintah sendiri dalam menjatuhkan pilihannya dari sekian banyak opsi.
“Dalam konteks ekonomi paling simple dan fiskal menaikan itu pilihan rasional. Tapi ini kan seperti pilihan politik,” tandasnya.