Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi pilar utama dalam kehidupan bernegara. Bahkan HAM menjadi salah satu substansi pokok yang masuk dalam revisi UUD RI Tahun 1945 di era reformasi. Memperingati hari HAM internasional yang jatuh setiap 10 Desember, kalangan organisasi masyarakat sipil mengingatkan pentingnya perlindungan HAM. Deputi Direktur Amnesty International Indonesia, Wirya Adiwena, menegaskan pemenuhan HAM harus secara nyata diujudkaan bukan sekadar janji mengingat saat ini masuk tahun politik dalam rangka menghadapi pemilu serentak 2024.
Tercatat dari tiga pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden (capres-cawapres) yang ditetapkan KPU RI yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (nomor urut 1), Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka (nomor urut 2), dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD (nomor urut 3) mengusung visi-misi yang berkaitan dengan hukum, HAM, dan demokrasi. Amnesty Internasional Indonesia mencatat aparat penegak hukum seperti kepolisian memiliki rekam jejak yang buruk beberapa tahun terakhir.
Kasus Rempang menunjukkan secara jelas aparat keamanan menggunakan kekuasaannya secara sewenang-wenang dan berlebihan. Gas air mata yang ditembak ke arah sekolah menyebabkan sedikitnya 25 siswa dibawa ke RS. Proyek strategis nasional (PSN) kerap lekat dengan kekerasan aparat. “Pemerintah dan aparat negara seharusnya tidak mengabaikan hak asasi manusia, dalam situasi apapun,” kata Wirya dikonfirmasi, Minggu (10/12/2023).
Baca juga:
- Iluni FHUI Desak Capres-Cawapres Masih Pejabat Publik Mundur dari Jabatan
- Bolehkah Capres dan Cawapres dari Non Partai Politik? Ini Penjelasan Hukumnya
- Menyoal Jerat Pidana Pelaku Kampanye Hitam dan Contoh Kasusnya
Persoalan serupa dihadapi masyarakat Papua. Wirya menyebut periode Januari 2018-Mei 2023 ada 114 individu meregang nyawa akibat kekerasan aparat. Selain itu periode Juni 2019-Juni 2023 di 38 provinsi setidaknya ada 171 korban diduga kuat pelakunya aparat keamanan. Berbagai kasus itu harus menjadi catatan penting capres-cawapres sebagai pekerjaan rumah yang perlu segera dituntaskan.
Amnesty Internasional Indonesia menyoroti beberapa regulasi bermasalah misalnya UU No.1 Tahun 2023 tentang KUHP, RUU Perubahan Kedua UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), UU Cipta Kerja dan lainnya. Dalam 5 tahun terakhir UU ITE menjerat 504 korban yang menjadi tersangka karena bersikap kritis secara terbuka kepada kekuasaan. Pembela HAM menjadi salah satu kelompok yang rentan jadi target UU ITE. Seperti yang dialami Fatia Maulidiyanti dan Haris Azhar, yang dituntut masing-masing 3,5 tahun dan 4 tahun penjara karena mengkritik pejabat.
Kasus Fatia-Haris menambah deret panjang daftar pembela HAM yang dikriminalisasi karena menyampaikan ekspresi secara damai. Periode Januari 2019-Mei 2023 sebanyak 1.106 menjadi korban kriminalisasi. “Negara justru seharusnya melindungi hak atas kebebasan berekspresi, termasuk suara-suara kritis atas pejabat publik. Kriminalisasi terhadap Fatia dan Haris menggambarkan meningkatnya penindasan yang dihadapi oleh para aktivis yang mengekspresikan perbedaan pendapat,” ujar Wirya.
Penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat menurut Wirya progresnya belum signifikan sekalipun Presiden Joko Widodo awal tahun 2023 mengakui 12 kasus pelanggaran HAM berat. Walau mengakui terjadi pelanggaran HAM berat tapi tidak ada permintaan maaf dari pemerintah mewakili negara kepada korban, tidak ada penjelasan kenapa pelanggaran HAM itu terjadi dan tidak semua kasus pelanggaran HAM berat diakui.
Sebelumnya, anggota Tim Nasional Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Anang Zubaidy, mencatat indeks demokrasi di Indonesia terus merosot. Ketika terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden, salah satu program kerja yang akan dilakukan adalah membenahi indeks tersebut dan meningkat menjadi 7,50 poin.
Akademisi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia itu menyarankan untuk melihat komitmen para capres-cawapres tak cukup sekedar melihat dokumen tertulis sebagaimana tertuang dalam visi-misi. Tapi penting menelusuri rekam jejaknya selama mengampu jabatan publik. “Setelah itu bandingkan saja antara visi dan misi dengan rekam jejaknya itu,” usulnya.
Anggota tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran, Munafrizal Manan, mengatakan kebebasan berekspresi dan akademik harus dijamin, dan tidak boleh ada warga negara yang diperlakukan secara diskriminatif. Penegakan HAM dalam agenda kerja Prabowo-Gibran ada di berbagai bidang seperti kesehatan, dan pendidikan. “Kami punya program makan siang gratis bagi anak sekolah dan ini merupakan bagian dari situ (penegakan HAM,-red),” ujar mantan komisioner Komnas HAM itu.
Soal isu kriminalisasi yang kerap menyasar pembela HAM, Munafrizal mengatakan perkembangan teknologi digital menyadarkan semua orang bahwa hak kebebasan berekspresi sangat penting karena sekarang sulit membedakan mana informasi yang benar dan hoax. Perlindungan terhadap kebebasan berekspresi itu penting untuk menjaga agar tidak ada bias informasi dan jelas siapa subjek yang menyampaikan informasi. Pencemaran nama baik harus dilihat secara detail kasusnya, jika terkait perjabat publik dan bukan martabat dirinya maka tak bisa dikenakan pencemaran nama baik.
Anggota tim pemenangan Nasional Ganjar-Mahfud, Ifdhal Kasim, visi dan misi Ganjar-Mahfud sudah jelas soal penegakan Hukum, HAM, dan Demokrasi. Mengenai isu kebebasan, basisnya adalah hak dasar masyarakat. Kebebasan sipil dimana warga negara tidak ketakutan menyampaikan pendapat dan ekspresi. “Tanpa kebebasan akan sulit melaksanakan pembangunan ekonomi. Jadi kebebasan dan pembangunan ekonomi tak bisa dilepas,” papar mantan Ketua Komnas HAM itu.
Tentang keadilan, Ifdhal mengatakan sifatnya lebih luas daripada penegakan hukum. Keadilan harus dimaknai sebagai keadilan substantif tak hanya untuk warga negara yang berahadapan dengan hukum tapi juga distribusi ekonomi yang berkeadilan dan tidak timpang. “Keadilan yang bisa dirasakan semua, maka visi-misi Ganjar-Mahfud bagaimana membuka ruang ekonomi luas sehingga keadilan ditegakan tidak hanya soal hukum,” urainya.
Kesetaraan juga menjadi isu yang tak luput dari visi-misi Ganjar-Mahfud. Menurut Ifdhal kesetaraan menekankan tidak ada perbedaan dalam hal suku, memberikan perlindungan maksimal misalnya pada kelompok disabilitas karena akses yang berbeda. Termasuk proteksi terhadap kelompok minoritas.