Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan berpandangan kebijakan satu peta sedianya menjadi angin perubahan pada sektor energi saat menerapkan skema environmental, social, and governance (ESG). Sebab, sektor energi amat berkaitan dengan pertimbangan yang rentan menyalahi prinsip keberlanjutan.
Dia berpendapat kebijakan satu peta dapat mendukung kebijakan energi berkelanjutan dengan mempertimbangkan wilayah pasca-tambang. Tapi, Mamit mewanti-wanti agar sektor energi memberikan efek ganda sesuai skema ESG. Dia mengingatkan agar sektor energi memberikan keuntungan terhadap masyarakat sekitar, bukan malah merusak lingkungan.
Menurutnya, Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan kebijakan satu peta dinilai dapat menjadi landasan pemerintah agar mampu membuat kebijakan energi berkelanjutan secara komprehensif. Pemerintah melalui kebijakan energi tak boleh parsial serta bersifat periodeisasi semata.
“Karena bagaimana pun kegiatan pertambangan adalah kegiatan ekstraktif. Harus diperhatikan pasca penambangan nanti seperti apa,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berpandangan kebijakan satu peta bakal menjadi terang, transparan. Menurutnya, tak lagi ada ego sektoral dari masing-masing kementerian/lembaga dalam melaksanakan program pembangunan. Dia menerangkan penting dan strategisnya kebijakan satu peta dalam mendukung percepatan pelaksanaan pembangunan nasional yang berkeadilan. Tentunya melalui pertumbuhan dan pemerataan ekonomi secara nasional yang berkelanjutan.
“Kebijakan satu peta juga untuk menuntaskan seluruh persoalan ketimpangan lahan,” ujarnya melalui keterangannya dalam acara Rakernas Kebijakan Satu Peta di Jakarta akhir pekan lalu.