Hal senada juga diungkapkan Triono Probopangesti. Menurutnya, dana non budgeter yang disetorkan unit kerjanya berasal dari penghematan uang perjalanan dinas pegawai selama kurun waktu 2002-2004. Kami memotong uang untuk tiket, tapi tidak memotong uang lump sump, ujarnya. Kesaksian ini juga diamini oleh Farida yang menghimpun dana non budgeter dari take home pay perjalanan dinas pegawai semasa dirinya masih menjabat sebagai kepala Pusat Pendidikan dan Latihan Aparatur.
Hasil sumbangan rekanan dan pemotongan perjalanan dinas, dana non budgeter itu kemudian disetor kepada Biro Keuangan DKP. Menurut penuturan para saksi, dana itu diserahkan kepada Sumali (kepala Biro Keuangan) dan Bambang (bendahara penerima). Namun, semua penerimaan itu tidak disertai tanda terima, melainkan hanya dicatat pada buku penerimaan yang diparaf oleh penyetor dana. Pak Bambang tidak mau memberi tanda terima. Prosedurnya hanya memaraf di buku saja katanya, ujar Triono.
Farida menuturkan, sebagai pihak yang pernah dititipi uang dana non budgeter oleh terdakwa, dirinya pernah menerima lima hingga enam memo dari terdakwa pada tahun 2006. Memo itu berisi perintah membayarkan sejumlah kegiatan, antara lain Kongres Muslimat Nahdlatul Ulama, kunjungan kerja Dewan Perwakilan Rakyat, pengurusan sertifikat kapal bantuan dari Korea, bingkisan pelepasan pejabat eselon I, serta pinjaman operasional, perjalanan dinas dan uang saku menteri. Pencairan dana itu dilakukan oleh stafnya yang bernama Riani, selaku pemegang brankas. Menurut Farida, kini semua pinjaman telah dipulihkan setelah turunnya anggaran untuk itu.
Selain untuk kegiatan di atas, dana non budgeter dikabarkan juga digunakan untuk perbaikan masjid. Saya pernah mendengar kalau itu digunakan untuk memperbaiki masjid nelayan, tapi saya tidak mengetahui pertanggungjawabannya bagaimana, ujar Wignyo.