Setelah disetujui melalui rapat paripurna di DPR pada 5 Oktober 2020 lalu, pemerintah tengah menyiapkan beragam peraturan pelaksana yang diamanatkan UU Cipta Kerja baik berupa peraturan pemerintah (PP) maupun Peraturan Presiden (Perpres). Sebelumnya, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) telah menyiapkan 5 draf atau rancangan peraturan pelaksana dari UU Cipta Kerja di sektor pertanahan dan tata ruang.
Kementerian Ketenagakerjaan pun mulai membahas 4 rancangan PP. Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengatakan saat ini pihaknya bersama Tripartit Nasional (Tripnas) yang melibatkan akademisi mulai membahas RPP UU Cipta Kerja. Dia menyebut ada 4 RPP yakni RPP tentang Pengupahan; RPP tentang Tenaga Kerja Asing (TKA); RPP tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan; dan RPP tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
"Kita sudah mulai, Selasa (20 Oktober 2020, red) yang lalu, Saya sudah melakukan kick off bersama Tripartit Nasional. Duduk kembali, melihat kembali aturan-aturan yang perlu kita atur dalam PP," kata Ida dalam keterangannya, Sabtu (24/10/2020). (Baca Juga: Siapkan 5 Peraturan Pelaksana UU Cipta Kerja, Kementerian ATR/BPN Minta Masukan Masyarakat)
Ida mengatakan Tripnas diberi waktu 3 bulan untuk membahas 4 RPP tersebut. Dalam jangka waktu 3 bulan ini akan terus dilakukan dialog sosial dan sosialisasi kepada pemangku kepentingan seperti, serikat buruh dan pengusaha, dinas ketenagakerjaan, akademisi, forum rektor, dan lainnya.
Sebelumnya, Ida menyebut RPP ini penting agar UU Cipta Kerja bisa segera dilaksanakan. Ida memastikan penyusunan RPP ini melibatkan pihak terkait seperti serikat buruh dan pengusaha. Dia juga berharap seluruh jajaran pemerintahan untuk bersiap menjalankan UU Cipta Kerja karena UU ini diyakini akan mengubah banyak hal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi B Sukamdani, mengatakan salah satu tujuan diterbitkannya UU Cipta Kerja untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih luas. Dia melihat selama ini penciptaan lapangan kerja sektor formal menurun, padahal nilai investasi cenderung naik. Untuk itu, UU Cipta Kerja diharapkan dapat menyelesaikan persoalan tersebut.
Selain itu, UU Cipta Kerja, terutama klaster ketenagakerjaan, diharapkan dapat memperluas akses pencari kerja untuk mencari pekerjaan. Misalnya, mendukung industri padat karya dan UMKM. Industri padat karya dibutuhkan di Indonesia karena mayoritas tenaga kerja yang ada tingkat pendidikannya rendah yakni lebih dari setengah angkatan kerja hanya lulusan SMP ke bawah. Ditambah lagi, dengan jumlah pengangguran terbuka yang saat ini diperkirakan mencapai 7 juta orang.
Hariyadi menegaskan kalangan pengusaha mendukung UU Cipta Kerja. Dia berharap agar masyarakat punya pemahaman serupa terhadap kebijakan ini, khususnya di kalangan serikat buruh. Mengenai pembahasan RPP UU Cipta Kerja, Hariyadi meminta agar substansi yang diamanatkan UU Cipta Kerja tidak direduksi dalam RPP. RPP ini juga perlu menuntaskan ketentuan yang belum jelas dan dirasa masih menghambat dalam hal penciptaan lapangan kerja.
“Kami perkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun depan paling rendah 2,5 persen dan tertinggi 5,5 persen,” ujarnya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengatakan ke depan perlu dibangun laman resmi yang khusus untuk menampung semua masukan masyarakat terhadap RPP UU Cipta Kerja. Melalui laman ini dapat dilihat apa saja yang diusulkan sekaligus menjadi ruang koreksi. “Peraturan turunan UU Cipta Kerja ini bisa dibuat website di Kemenkeu dan Kemenko, sehingga bisa urun rembuk, sehingga tidak ada yang bilang kalau pendapatnya tidak didengar,” kata Luhut.
Terkait klaster ketenagakerjaan, Luhut menyebut pesangon tetap ada. Buruh yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) mendapat kompensasi totalnya 25 kali upah per bulan. Ketentuan pesangon ini banyak dipersoalkan karena mengubah dari 32 menjadi 25 kali upah per bulan. Luhut menegaskan ketentuan ini diubah karena selama ini pengusaha yang mampu membayar pesangon sebanyak 32 kali upah sebulan jumlahnya sedikit, sekitar 8 persen.
“Sekarang kompensasinya menjadi 25 kali upah dengan rincian 19 kali upah ditambah 6 kali upah (melalui program JKP, red).”
Selain itu, Luhut menyebut UU Cipta Kerja menjamin pembayaran pesangon karena memuat ancaman pidana bagi pengusaha yang tidak membayar pesangon sesuai aturan. Luhut menegaskan berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang diatur dalam UU Cipta Kerja tidak merugikan buruh.
Lebih memilih uji materi
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan RPP UU Cipta Kerja. Hal ini sejalan dengan komitmen buruh yang menolak UU Cipta Kerja. "Buruh menolak omnibus law UU Cipta Kerja. Dengan demikian, tidak mungkin buruh menerima peraturan turunannya. Apalagi terlibat membahasnya," tegasnya.
Dia menilai kalaupun ada kemungkinan perwakilan buruh yang mau diajak membahas peraturan turunan UU Cipta Kerja hanya menjadi stempel atau alat legitimasi saja. Ia memberi contoh sejak RUU Cipta Kerja dibahas di DPR, serikat buruh sudah memberikan draft tandingan usulan buruh, tapi masukan yang disampaikan itu banyak yang tidak diakomodir.
Iqbal menegaskan serikat buruh akan terus melakukan demonstrasi menolak UU Cipta Kerja. KSPI dan serikat buruh lainnya berencana menggelar demonstrasi di Jakarta pada 2 November 2020. Dari informasi yang diperolehnya, kemungkinan Presiden Jokowi akan meneken UU Cipta Kerja dan penomorannya paling lambat 28 Oktober 2020. Setelah nomor UU Cipta Kerja terbit, KSPI, KSPSI (pimpinan Andi Gani Nena Wea), dan sedikitnya 32 federasi/serikat buruh akan melayangkan berkas uji materi ke Mahkamah Konstitusi pada 2 November 2020.
Pada 9-10 November, KSPI yang masuk keanggotaan Tripnas, juga berencana melakukan demonstrasi nasional di 24 provinsi. Iqbal menyebut tuntutan yang disuarakan, antara lain mendesak DPR mencabut UU Cipta Kerja ini melalui mekanisme legislative review. Selain itu, untuk upah minimum tahun 2021 serikat buruh menuntut kenaikan 8 persen di seluruh Indonesia.
Terpisah, Presiden KSBSI, Elly Rosita Silaban, mengaku pihaknya sudah beberapa kali diundang pemerintah untuk membahas RPP UU Cipta Kerja. Tapi sampai saat ini KSBSI - yang juga masuk keanggotaan Tripnas - belum mengirimkan perwakilan untuk membahas RPP tersebut. “Kami menunggu penomoran UU Cipta Kerja, setelah itu kami akan melakukan uji materi ke MK,” kata dia.
Presiden Aspek Indonesia, Mirah Sumirat, secara singkat mengatakan unsur buruh dalam Tripnas (KSPI, KSPSI, KSBSI) kompak menolak pembahasan RPP Cipta Kerja. “Tripnas dari unsur serikat buruh tidak mau membahas."