Pernikahan bagi sesama warga negara Indonesia (WNI) menjadi hal yang lazim dalam hukum perkawinan. Tapi bila pasangan WNI dan warga negara asing (WNA) menikah dan memiliki anak (perkawinan campuran), ada hukum tambahan yang perlu diperhatikan terutama dalam hal hak mewaris. Lalu, bagaimana hak warisnya? Aset apa saja yang bisa diwariskan kepada sang anak yang umumnya memiliki kewarganegaraan ganda?
Praktisi Hukum, Ike Farida, menjelaskan perkawinan campur yakni perkawinan antara orang Indonesia dengan pasangan yang berasal dari negara lain. Pasal 57 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan perkawinan campur yakni perkawinan antara 2 orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.
Ike menjelaskan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan bagi pelaku kawin campur membuat perjanjian kawin terutama terkait kepemilikan aset (benda) tidak bergerak seperti tanah dan bangunan. Untuk hak waris berupa aset (benda) bergerak, seperti kendaraan bermotor, perhiasan, koleksi lukisan, Ike menilai aset bergerak relatif lebih mudah pembagiannya dibanding aset tidak bergerak.
Terkait hak atas tanah, Ike menjelaskan sedikitnya ada 4 jenis hak yaitu sertifikat hak milik (SHM), hak guna bangunan (HGB), hak pakai, dan hak guna usaha (HGU). Keempat jenis hak atas tanah itu dapat dimiliki oleh WNI, tapi untuk orang asing (WNA) hanya bisa mendapat hak pakai dan HGU. “Masalah yang kerap terjadi terkait waris dalam perkawinan campur antara lain tentang pembagian harta warisan terutama aset tidak bergerak,” kata Ike Farida dalam video yang diunggah di kanal Youtube bertema “Bisakah Anak Asing Mewaris Properti?”.
Ike menyebut beberapa persoalan dalam kasus terkait pembagian aset tidak bergerak, misalnya terbengkalai, belum dibayar pajaknya, dan aset berada di luar negeri. Selain itu, Ike menjelaskan terkait jenis harta waris ada yang disebut harta bawaan dan harta bersama. Harta bawaan itu harta yang dimiliki pewaris atau pasangan yang diperoleh sebelum menikah. Sedangkan, harta bersama yakni harta yang didapat dalam/sepanjang masa perkawinan.
Menurut Ike, persoalan yang kerap muncul ketika pasangan yang berkewarganegaraan Indonesia meninggal dan ada kemungkinan membagikan harta waris berupa benda tidak bergerak. Untuk mengantisipasi masalah ini, Ike menyarankan setidaknya 4 hal. Pertama, ketika pewaris meninggal, segera buat daftar aset yang dimilikinya secara detail misalnya lokasi, luas tanah, dan bangunan, serta status kepemilikan.
Kedua, harus dicek apakah pewaris memiliki surat wasiat, jika wasiat itu sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus segera dijalankan. Ketiga, Ike menyarankan pihak pewaris untuk berkonsultasi kepada konsultan hukum karena diupayakan jangan sampai ada perselisihan dalam pembagian harta warisan. (Baca Juga: Terikat Perkawinan Campuran, Pahami Aturan Pokok Pembagian Warisan)
Keempat, harta warisan harus secepatnya dibagikan sesuai hak masing-masing karena persoalan akan semakin rumit jika salah satu pasangan yang ditinggalkan kemudian menikah lagi dengan orang lain. Terakhir, segera melakukan proses peralihan hak karena ada ketentuan bagi WNI yang mewarisi hartanya kepada WNA atau keturunannya berupa benda tidak bergerak harus segera dialihkan dalam jangka waktu 1 tahun.
Seperti diketahui, kewarisan merupakan masalah sensitif dalam keluarga, bahkan kerap menimbulkan perpecahan sesama anggota keluarga. Karena itu, penting untuk dipahami bagaimana peraturan perundang-undangan Indonesia mengatur pembagian waris ini. Bagi pasangan yang menikah secara Islam, pembagian warisnya didasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI), sumber hukum Islam (Al Qur’an dan Hadits) yang memuat aturan pembagian waris.
Sebelumnya, Notaris Elizabeth Karina Leonita mengatakan dalam praktik, dimungkinkan mengesampingkan hukum Islam dan memilih pembagian menurut hukum perdata Barat asalkan semua ahli waris memberi persetujuan. “Apabila mau mengenyampingkan hukum Islam dan menggunakan hukum perdata, hal itu dapat dilakukan apabila seluruh ahli waris telah bersepakat untuk menggunakan hukum perdata,” kata Elizabeth, saat menjadi narasumber dalam acara PerCa Indonesia, di Jakarta, Rabu (9/5/2018) silam.
Elizabeth mengakui masalah paling mendasar dalam pembagian waris bagi pelaku kawin campur yakni pembagian aset benda tak bergerak. Ketika seorang WNI meninggal tanpa ada wasiat, maka pasangan yang ditinggalkan yakni (suami/istri) WNA dan anaknya, tanpa ada perjanjian kawin. Dengan begitu, berlaku ketentuan harta bersama, sehingga harta warisan dibagi dua secara merata.
Pihak yang berhak atas harta bersama adalah pasangannya yang masih hidup (50 persen). Artinya, setengah harta warisan yang lain harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang ada secara sama rata. Tapi jika ada perjanjian kawin, maka tidak ada harta bersama, seluruh harta yang ditinggalkan pewaris harus dibagi rata kepada seluruh ahli warisnya.
Bagaimana jika pewaris seorang WNI meninggalkan harta warisan berupa benda tak bergerak dengan status hak milik, sementara pasangannya WNA dan anaknya belum cukup umur dan masih memiliki dua kewarganegaraan? Elizabeth mengingatkan berlakunya Pasal 21 ayat (3) UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyebut pewarisan tanpa wasiat menyebabkan ahli waris berstatus WNA memiliki hak milik atas tanah atau hak bangunan. Tapi, dalam jangka waktu 1 tahun setelah pewaris meninggal harus dijual, dialihkan, dilepaskan haknya kepada pihak lain yang WNI. Jika ketentuan itu tidak dilakukan, haknya jatuh ke negara.
“Harta itu bisa dijual dan hasilnya dapat dibagikan sebagai harta warisan kepada semua ahli waris, dihibahkan kepada saudara atau keluarga yang statusnya WNI. Pilihan lain adalah melepaskan kepada WNI atau ahli waris itu menolak seluruh harta warisan.”