Kumbul mengingatkan, beberapa celah perilaku korupsi yang melibatkan UMKM meliputi pemerasan, penyuapan, dan gratifikasi. Oleh karenanya, ia meminta seluruh pelaku UMKM menanamkan nilai integritas dan antikorupsi. “Integritas perlu iman yang kuat, ada komitmen atau aturan-aturan, konsisten, tahan terhadap godaan, rela berkorban, dan perlu dukungan orang lain untuk mengingatkan,” jelasnya.
Sementara itu, Direktur Antikorupsi Badan Usaha KPK Aminudin dalam paparannya menyebut pelaku UMKM harus berhati-hati dengan kasus penyuapan. Data KPK per tahun 2022 memperlihatkan kasus korupsi yang melibatkan pelaku usaha sudah mencapai 367 orang.
Melihat catatan itu, sudah seharusnya pelaku UMKM melakukan langkah mitigasi korupsi. Caranya, dengan memahami regulasi yang ada, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga perbaikan respon. Terpenting, pelaku UMKM juga harus memiliki komitmen yang kuat untuk tidak terjerat dalam pusaran kasus korupsi demi keberlangsungan usahanya.
“Jangan sekali-kali memberikan sesuatu kepada regulator seperti suap dan gratifikasi kepada penyelenggara negara dalam rangka memperlancar usahanya,” kata Aminudin.
Selain itu, KPK juga melihat peraturan pemerintah pusat dan daerah yang kurang harmonis dan membingungkan para pelaku usaha berpotensi menjadi celah korupsi. Tentunya kondisi ini harus dicarikan solusi dan jalan keluar baik operator maupun pelaku usaha tidak melakukan tindak pidana.
Sementara Gubernur Bali Wayan Koster memastikan Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung para pelaku UMKM di Bali. Sebabnya, pelaku UMKM merupakan tulang punggung tidak hanya perekonomian daerah tetapi juga perekonomian nasional.