“Maka selamanya Ketua MA selalu berasal dari lingkungan peradilan umum dan wakilnya berasal dari peradilan agama. Terlebih, menjelang pemilihan ketua MA saat ini beredar isu dugaan politik uang yang dilakukan calon Ketua MA tertentu,” ungkapnya.
Menurutnya, figur Ketua MA mendatang tidak harus yang terbaik, tetapi most friendly (paling bersahabat). “Bersahabat itu, cara komunikasi baik, cara bergaulnya enak. Tetapi, jika sudah mengalami politisasi kecurigaan adanya politik uang bisa saja terjadi, ada lobi-lobi. Sebab, demokrasi saat ini dapat menimbulkan dampak buruk juga, seperti politik uang dalam Pemilukada dimana-mana,” ujarnya membandingkan.
Sementara, Komisioner KY Bidang Pengawasan dan Investigasi Hakim Suparman Marzuki mengatakan apabila isu suap dalam proses pemilihan Ketua MA ternyata benar, maka kredibilitas MA akan runtuh. “Dia tidak runtuh secara fisik, tetapi runtuh secara simbolik kalau itu isu suap benar-benar terjadi. Tetapi, mudah-mudahan itu tidak terjadi,” harapnya.
Ia juga berharap hendaknya para hakim agung memilih sosok pimpinannya yang bisa “membebaskan” dari seluruh ketidakpercayaan publik dalam dunia peradilan Indonesia. “Memang tugas itu sangat berat, makanya kita akan mengawasinya dari jauh,” kata Suparman.