Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memenangkan Siti Hardiyanti Rukmana atau biasa disebut Mbak Tutut selaku penggugat dalam perkara No 10/PDT.G/2010/PN.JKT.PST. Sengketa ini melibatkan PT Berkah Karya Bersama (BKB) selaku tergugat I dan PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) selaku tergugat II.
Hakim Ketua Tjokorda Rae Suamba, dalam amar putusannya menyatakan bahwa PT BKB - milik Harry Tanoe Soedibjo, dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum terkait pengambilalihan 75 persen saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI).
Selain itu, dalam putusannya, majelis hakim menyatakan menolak eksepsi tergugat, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian. Serta membatalkan dan menganggap tidak sah RUPSLB 18 Maret 2005 pihak tergugat, mengembalikan keadaan turut tergugat I (TPI) seperti semula sebelum diadakannya RUPSLB 18 Maret 2005. Kemudian memerintahkan tergugat I dan II secara tanggung renteng membayar ganti rugi sebesar Rp680,250 miliar beserta bunga enam persen per tahun sejak gugatan ini didaftarkan.
Dalam pertimbangannya majelis hakim menyatakan menolak eksepsi tergugat yang menyatakan kurang pihak dan salah pihak. Majelis menilai penggugat memiliki hak menyasar siapa yang akan digugatnya. Selain itu, majelis menilai bahwa surat kuasa tertanggal 3 Juni 2003 yang diklaim tergugat tak pernah dicabut adalah tidak sah karena sudah pernah digunakan sebelumnya.
Majelis hakim juga mempertimbangkan mengenai keabsahan RUPSLB tanggal 18 Maret 2005. Tergugat II yaitu PT Sarana Rekatama Dinamika (SRD) sebagai operator dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) telah melakukan pemblokiran atas sistem online yang tercatat di Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM.
"Pemblokiran ini merupakan bentuk penyalahgunaan wewenang karena dilakukan tanpa sepengetahuan pejabat terkait," lanjut Majelis Hakim.
Selama proses persidangan, tergugat I dan II juga dinilai tak dapat membuktikan bantahannya terkait pemblokiran tersebut.
Tergugat II menilai bahwa kegagalan pencatatan RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 ke Sisminbakum hanya mendengarkan kesaksian Notaris Buntario Tigris Darmawan. Namun, Majelis menyatakan bahwa menurut penelusuran Kementrian Hukum dan HAM dinyatakan bahwa ada permainan dari Sisminbakum dengan pemblokiran sistem tersebut yang ternyata atas perintah Harry Tanoe.
Menanggapi putusan tersebut, Penasihat Hukum MNC, Andi Simangunsong menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan banding. “Kami akan mengajukan banding atas putusan majelis hakim,” ujarnya.
Ditemui terpisah, Harry Ponto, Penasihat Hukum Mbak Tutut menilai bahwa ini adalah titik terang atas kasusnya. “Sejak tahun 2005 kami memperjuangkannya, ya ini merupakan titik terang dalam penyelesaian kasus ini, kami bersyukur untuk itu,” jelasnya.
Kisruh di TPI berawal dari rebutan saham antara kubu Cendana dengan kubu Harry Tanoesoedibjo—Presiden Direktur & Group CEO PT Media Nusantara Citra Tbk.
Pihak Tutut tidak terima atas hasil RUPSLB TPI pada 18 Maret 2005. Dalam RUPSLB tersebut, PT Berkah melakukan perubahan jajaran direksi TPI. Hasil lainnya adalah persetujuan cara penyelesaian transaksi antara Tutut dan PT Berkah. Disamping itu, RUPSLB tersebut mengakibatkan saham kepemilikan Tutut yang tadinya 100 persen, terdelusi hingga tinggal 25 persen. Hasil RUPSLB itu kemudian dituangkan dalam akta No. 17 dan 18 pada hari yang sama.
Masalahnya, RUPSLB digelar oleh PT Berkah tanpa melibatkan pemegang saham lain. Berbekal surat kuasa tertanggal 3 Juni 2003, PT Berkah mengatasnamakan seluruh pemegang saham dan mengambil keputusan dalam RUPSLB tersebut. Padahal, menurut Harry, surat kuasa itu sudah dicabut pada 16 Maret 2005 sehingga PT Berkah tidak berhak mengambil keputusan dan mengatasnamakan pemegang saham lain.
Proses pemanggilan RUPSLB sendiri tidak sesuai dengan Anggaran Dasar TPI. Sesuai ketentuan, RUPSLB harus dilakukan minimal 14 hari sebelum tanggal rapat. Jangka waktu itu dapat dipersingkat menjadi 7 hari jika ada keadaan mendesak. Faktanya, surat pemanggilan tidak dialamatkan langsung pada pemegang saham, melainkan ke alamat PT Berkah dalam kapasitas pemegang kuasa.