Sedari awal, naskah rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) telah merisaukan KPK. Sejumlah materi dari rancangan beleid yang kini menjadi bagian dari program legislasi DPR itu diprediksi akan menghambat pelaksanaan fungsi dan tugas KPK. Salah seorang Pimpinan KPK bahkan terang-terangan mengatakan RKUHAP tidak sejalan dengan program pemberantasan korupsi.
“Dengan adanya RKUHAP saat ini yang dianggap tidak sejalan dengan proses penegakan hukum atau pemberantasan korupsi,” ujar Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto dalam sebuah diskusi di Gedung KPK, Selasa (29/10).
Menurut dia, substansi RKUHAP mengandung beberapa persoalan yang perlu dicermati. Pertama, dihapusnya tahap penyelidikan dalam RKUHAP. Bambang berpendapat penghapusan penyelidikan berarti akan memangkas kewenangan Kejaksaan dan KPK dalam penyelidikan perkara korupsi. Kewengangan PPATK menyelidiki Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) juga akan turut terpangkas.
Kedua, RKUHAP mengatur masa penahanan dalam tahap penyidikan relatif lebih pendek ketimbang ketentuan yang sama di KUHAP yang berlaku saat ini. Bambang khawatir masa penahanan yang singkat akan mengganggu proses penyidikan, khususnya pengumpulan barang bukti terkait tindak pidana luar biasa seperti korupsi, narkotika, pencucian uang, dan terorisme.
RKUHAP juga mengatur masa penahanan dalam tahap persidangan lebih singkat. Menurut Bambang, proses persidangan perkara korupsi akan terganggu jika masa penahanan terdakwa singkat. Pasalnya, perkara korupsi biasanya menghadirkan saksi dengan jumlah yang cukup banyak.
“Ini akan mengganggu proses persidangan karena jumlah saksi dalam perkara korupsi jumlahnya jauh lebih banyak daripada jumlah saksi dalam persidangan perkara pencurian atau delik umum lainnya,” papar Bambang.
Ketiga, Hakim Pemeriksa Pendahuluan (HPP) berwenang menghentikan penyidikan. Bambang menilai ketentuan ini bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi. Pasal 40 UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, tegas menyebutkan bahwa KPK tidak memiliki kewenangan penghentian penyidikan dan penuntutan dalam perkara tindak pidana korupsi
Keempat, RKUHAP memberikan kewenangan bagi penuntut umum menghentikan penuntutan dengan alasan kerugian sudah diganti. Menurut Bambang, ketentuan tersebut jelas bertentangan dengan Pasal 4 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan pemidanaan.
Berdasarkan empat permasalahan substansi yang sebelumnya dipaparkan, Bambang meminta RKUHAP ditarik kembali dari DPR untuk disempurnakan. Selain itu, dia berharap pemerintah juga menyempurnakan hukum acara dalam RUU Tipikor yang kini berada di tangan presiden.
Dikatakan Bambang, RUU Tipikor perlu mengatur hukum acara khusus agar tidak perlu tunduk pada KUHAP. Bambang menilai KUHAP hanya memadai dalam rangka penegakan hukum acara terhadap kejahatan biasa. “Menggunakan hukum tanpa melihat perkembangan masyarakat yang ada akan kehilangan arah,” katanya.
Pakar hukum acara pidana Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, Agustinus Pohan berpendapat KUHAP seharusnya memang tidak diberlakukan kepada KPK. Pasalnya, KPK memiliki kekhususan tersendiri, sedangkan KUHAP bersifat umum.“Menjadi pertanyaan, kalau memang terorisme mendapat pengecualian, kenapa korupsi yang menjadi predicate crime tidak ada pengecualian,” ujarnya membandingkan.
Dalam acara diskusi yang sama, Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin menyadari bahwa sebagian kalangan menuding pemerintah ingin memangkas kewenangan KPK. Namun, tudingan ini tegas dibantah oleh Amir.
“Semua permasalahan ini seakan-akan kiamat bagi KPK, itu berlebihan. Karena pengecualian-pengecualian yang ada itu merupakan terobosan, dan KPK tetap bisa menjalankan tugasnya. Lagi pula siapa yang mau menghalangi upaya KPK,” ujarnya.