Dia menceritakan kala mengikuti Seleksi Capim KPK pada 2011 silam, sebelum menjalani seleksi, proses pencarian rekam jejak dari berbagai pihak/sumber. Mulai lembaga swadaya masyarakat, PPATK, kampus, dan lainnya. Hasil dari rekam jejak yang terkumpul, kemudian sudah dapat menjadi pertimbangan awal lolos atau tidaknya ke tahap berikutnya.
Menurutnya, dari hasil rekam jejak digabungkan dengan profil assesment sudah dapat menggambarkan profil seseorang untuk dinilai dan menjadi pertimbangan kelulusan. Demikian pula dengan laporan hasil kekayaan pejabat negara (LHKPN) para calon kala itu. Memasuki tahap tes psikologi, Pansel kala itu yang salah satunya Imam Prasodjo bersikap transparan.
“Jadi, peran Pansel menentukan apakah orang-orang yang terpilih menjamin keberlangsungkan perlindungan kepada kelembagaan KPK termasuk pegawainya? Kalau tidak, orang-orang terpilih bagian dari yang akan menghancurkan KPK. Jadi taruhannya besar, jangan main-main!”
Di tempat yang sama, Direktur YLBHI Asfinawati berharap orang-orang terpilih nantinya memiliki perhatian dan perlindungan terhadap pegawai KPK dan pegiat anti korupsi. Bila tidak memiliki komitmen tersebut, kemudian terpilih, Pansel menjadi pihak yang layak disalahkan. “Perlindungan terhadap pegiat anti korupsi dan pegawai KPK sama halnya perlindungan terhadap nasib pemberantasan korupsi,” ujarnya.
Menurutnya, selama ini ancaman terhadap sejumlah personil KPK seperti menjadi hal biasa. Ironisnya, pengusutan para pelaku teror dan intimidasi terhadap KPK tanpa ada kejelasan. Asfin mewanti-wanti agar kerja-kerja Pansel perlu mendapat kawalan dan pengawasan dari masyarakat. Asfin khawatir ada agenda-agenda lain dengan cara meloloskan orang-orang tertentu yang justru bermasalah. Namun Asfin enggan menyebut nama calon bermasalah tersebut.
Sementara Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso mengajak semua pihak agar bekerja sama mencari rekam jejak semua calon pimpinan KPK. Maklum, dari daftar 40 calon yang lulus tes psikologi terdapat nama perwira tinggi Polri yang pernah mengintimidasi Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK semasa era Samad.
Dari catatan itu, dia mempertanyakan apakah calon pimpinan KPK dari polisi lainnya memiliki komitmen melindungi pegawainya? Pasalnya, kata Budi, Pansel tidak secara detail memperhatikan persoalan ini. “Saya kira ini pekerjaan rumah kita ‘menguliti’ satu per satu dari lembaga tertentu, kita akan mencari sedetil mungkin. Ini membantu Pansel untuk mendapatkan 10 calon (terbaik),” katanya.