Sebelumnya, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menginginkan agar program konservasi laut di kawasan perairan atau lautan di Indonesia tidak hanya berdasarkan kuantitas tetapi juga berdasarkan kuantitas.
"Kami menyayangkan program konservasi yang menelan anggaran besar hanya akan berhenti sebatas kuantitas proyek dan konsesi. Bukan kualitas sebagaimana dimaksudkan oleh UNCBD (KTT PBB tentang Keanekaragaman Hayati), yakni keanekaragaman hayati untuk kehidupan dan pengurangan kemiskinan," kata Sekretaris Jenderal Kiara, Riza Damanik.
Apalagi, Riza mengingatkan bahwa konservasi laut juga terkait erat dengan kondisi nelayan dan masyarakat pesisir. Dimana jumlah mereka mencapai 7,87 juta orang atau sebanyak 25,14 persen penduduk miskin di Indonesia.
Ia memaparkan, KTT tentang Keanekaragaman Hayati ke-11 yang diselenggarakan di Hyderabad, India, 1-19 Oktober 2012, dihadiri oleh sekitar 8.000 orang dari berbagai negara.
"Sejak dua tahun lalu, Konvensi PBB tentang Kenekaragaman Hayati telah diintegrasikan untuk mengatasi kemiskinan. Hari ini, kebijakan konservasi di Indonesia dan berbagai negara lain, justru menjauhkan nelayan dari wilayah tangkapnya," katanya.
Karena itu, ujar dia, kekayaan keanekaragaman hayati belum digunakan untuk mengatasi kemiskinan. Seperti yang ditargetkan dalam Rencana Kerja Strategis Keanekaragaman Hayati 2011-2020.