Perkembangan sistem pembayaran di Indonesia terus mengalami kemajuan signifikan. Berbagai akses pembayaran telah hadir demi menciptakan kemudahan dan kenyamanan bertransaksi bagi masyarakat. Tidak hanya nasabah, masyarakat unbanked pun dapat memanfaatkan layanan pembayaran melalui berbagai akses pembayaran.
Namun, terdapat 40 persen masyarakat yang belum memiliki akses ke lembaga keuangan. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Artajasa Pembayaran Elektronis, Arya Damar, dalam media workshop bertajuk Payment for Unbanked People di Jakarta, Selasa (7/8).
Arya mengatakan, masih banyaknya masyarakat yang belummengenal sistem perbankanterutama disebabkan masalah ekonomi. Hal lainnya disebankan oleh minimmnya lembaga keuangan di suatu wilayah dan kurangnya kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa lembaga keuangan. Padahal, kata Arya, sebagai motor penggerak perekonomian dan akses ke lembaga keuangan, perbankan juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Kemudahan masyarakat, baik perbankan maupun unbanked dalam mengakses dan memanfaatkan layanan jasa keuangan yang didukung oleh berbagai infrastruktur pendukung dikenal dengan sebutan Financial Inclusion. Sejauh ini, Financial Inclusion ini sudah diterapkan dengan berbagai pihak antara lain Pos Indonesia, Adira Finance serta Perusahaan Listrik Nasional (PLN).
Arya menjelaskan untuk mewujudkan Financial Inclusion, sangat diperlukan sinergi dari berbagai pihak, khususnya industri perbankan. Yang tak kalah penting lagi adalah peranan Teknologi Informasi (IT) untuk memberikan solusi yang efisien bagi perbankan dan industri finansial.
“Ini terbukti dari pemanfaatan TI dari berbagai aspek kegiatan perbankan saat ini,” ujarnya.
Agar tujuan dari Financial Inclusion ini tercapai, maka diperlukan sosialisasi dan edukasi untuk memanfaatkan fitur transaksional bagi pengembangan usaha, sosialisasi berbagai kemungkinan akses ke lembaga keuangan serta kemudahan, keamanan dan kenyamanan bertransaksi. Sementara untuk intermediasi, hal ini menjadi peran penting dari industri perbankan dan Bank Indonesia (BI) dalam mengelola dari sisi regulasi.
Senada dengan Arya, Deputi Gurbernur Bank Indonesia (BI) Ronald Waas membenarkan bahwa 40 persen masyarakat Indonesia belum tersentuh oleh sistem keuangan. Untuk itu melalui FinancialInclusion ini diharapkan setiap masyarakat dapat menjadi bagian dari sistem keuangan yang ada di Indonesia. “Memang benar, 40 persen belum tersentuh sistem keuangan di Indonesia,” kata Ronald diacara yang sama.
BI sebagai regulator sejauh ini telah menyiapkan beberapa aturan dalam rangka Financial Inclusion ini. Beberapa aturan tersebut, kata Ronald, adalah terbitnya aturan mengenai Alat Pembayaran Menggunakan Kartu (APMK), aturan mengenai uang elektronis serta aturan mengenai transfer dana.
Sementara itu, produk yang disiapkan oleh BI yang dipastikan diperlukan oleh masyarakat dalam emnghadapi financial inclusion adalah tabungan, kredit, sistem pembaaran, asuransi kredit serta produk atau jasa keuangan. Untuk mendukung program ini, BI juga akan mengedepankan unsur regulasi, intermediasi, aktivitas edukasi, pemetaan informasi keuangan dan penyediaan saluran distribusi.