Menteri Agraria Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa dirinya diamanatkan oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan tiga persoalan di bidang agraria dan tata ruang.
Hal ini disampaikan Hadi usai dilantik oleh Presiden Jokowi, Rabu (15/6), di Istana Negara. “Seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa tugas saya yang pertama adalah menyelesaikan masalah sertifikat milik rakyat,” ujar Hadi seperti dikutip dari laman Setkab.
Menteri ATR mengungkapkan, dari target 126 juta sertifikat hak atas tanah bagi masyarakat telah direalisasikan sebanyak 81 juta sertifikat.
“Di lapangan permasalahannya apa, apakah permasalahan itu masih K2 atau K3 itu juga akan kita selesaikan. Tentunya berkoordinasi dengan instansi terkait supaya segera terealisasi untuk sertifikat milik rakyat tersebut,” tuturnya.
Baca Juga:
- Penundaan Voting Garuda Indonesia Hingga Memahami Kembali Ragam Pendekatan Riset Hukum
- Strategi Kantor Hukum Berprestasi di Pasar Modal Hingga Advokat Ingatkan Risiko Praktik Alih Daya
Persoalan kedua yang akan diselesaikan Hadi adalah terkait sengketa tanah. “Sengketa tanah itu kemungkinan juga overlapping antara milik institusi atau dengan milik satuan lain dengan milik rakyat. Ini yang akan kita selesaikan,” ujarnya.
Terakhir, Menteri ATR/Kepala BPN juga akan fokus menangani tanah dan tata ruang di Ibu Kota Nusantara (IKN). “Terkait dengan tanah di IKN, yang sudah disampaikan tadi, itu akan kita segera selesaikan,” kata Hadi.
Hadi menegaskan, pihaknya akan bekerja sama dengan instansi terkait untuk menyelesaikan tiga persoalan tersebut. “Nantinya saya akan bekerjasama dengan instansi terkait, dalam hal ini dalam menyukseskan tiga masalah tersebut,” pungkasnya.
Sementara, Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menyampaikan akan fokus untuk memastikan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat.
“Background saya yang pengalamannya panjang, pernah juga menteri, pernah juga pimpinan MPR, saya insyaallah dengan bersama-sama teman-teman bisa cepat menyelesaikan terutama minyak goreng, ketersediaannya ada, harga terjangkau. Kalau berlama-lama kan kasihan rakyatnya. Itu saya kira prioritas,” ujarnya.
Zulkifli menyampaikan, dirinya akan segera mempelajari secara detail kendala yang dihadapi dalam penyediaan minyak goreng tersebut. “Mau belajar, tetapi belajar cepat,” ujarnya.
Mendag juga mengatakan bahwa dirinya akan bekerja sama dengan semua pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ketersediaan minyak goreng di tanah air.
“Kita akan bersama-sama nanti agar masalah minyak goreng yang lama ini bisa kita selesaikan dengan cepat dan segera,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi resmi melantik Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan (Mendag) dan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN). Zulkifli menggantikan pendahulunya Muhammad Lutfi, sedangkan Hadi menggantikan Sofyan Djalil.
Presiden Jokowi mengungkapkan penunjukan kedua menteri tersebut didasari sejumlah aspek, di antaranya rekam jejak, pengalaman, hingga manajerial skill untuk dapat melihat dan menyelesaikan persoalan secara detail.
“Sekarang memang bukan hanya makro saja, tapi mikronya juga harus secara detail dikerjakan. Saya melihat Pak Zul dengan pengalaman, dengan track record, rekam jejak yang panjang, saya kira akan sangat bagus untuk menteri perdagangan,” kata Presiden mengungkapkan alasannya menunjuk Zulkifli Hasan jadi Mendag.
Presiden pun menekankan salah satu tantangan yang krusial di bidang perdagangan adalah pemenuhan kebutuhan pokok atau pangan bagi masyarakat. Dalam menyelesaikan tantangan tersebut dibutuhkan sosok yang memiliki pengalaman lapangan untuk melihat langsung dan menyelesaikan persoalan yang ada.
“Kalau urusan ekspor, saya kira juga menjadi urusan Menteri Perdagangan ya, tapi yang lebih penting adalah urusan kebutuhan pokok di dalam negeri harus bisa kita jaga,” ujarnya.
Sementara itu, terkait penunjukan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/Kepala BPN, Presiden meyakini bahwa mantan Panglima TNI itu memiliki penguasaan terhadap teritori Indonesia. Selain itu, Presiden menilai Hadi juga merupakan sosok yang mampu bekerja sangat detail di lapangan, yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persoalan terkait agraria dan pertanahan.
“Urusan yang berkaitan dengan sengketa tanah, sengketa lahan, harus sebanyak-banyaknya bisa diselesaikan, yang kedua urusan sertifikat harus sebanyak-banyaknya juga bisa diselesaikan, dan saya meyakini Pak Hadi memiliki kemampuan untuk itu,” pungkasnya.