Untuk mengatasi hal itu, Noval mengusulkan agar ada pendekatan intensif yang dilakukan oleh pihak pemerintah terhadap para pengusaha. Hal ini menurut Noval, untuk mencegah peraturan yang sulit dilaksanakan di lapangan. Di sisi lain, Noval pun mengingatkan agar pengusaha yang merasa memiliki ganjalan atas aturan yang dibuat pemerintah harus mau terbuka.
“Harus berani buka-bukaan pengusahanya juga. Jadi dasarnya harus punya itikad untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan semua pihak,” ucapnya.
Hal senada diungkapkan oleh Direktur Utama PT Petrokimia Gresik, Hidayat Nyakman. Menurut Hidayat, apa yang diamanatkan oleh UU Minerba harus tetap dilaksanakan. Namun ia juga mengatakan, keberadaan perusahaan smelting tetap baik.
“Intinya, undang-undang harus terus dilaksanakan,” ujarnya.
Ketua Satuan Tugas Hilirisasi Mineral Kamar Dagang dan Industri Didie W. Soewondho, mengingatkan para pengusaha yang merasa terancam oleh aturan sebaiknya membuat proposal. Proposal tersebut menurut Didie, perlu disampaikan kepada pemerintah. Apa yang menjadi kendala di lapangan atas pelaksanaan aturan itu, dan apa yang ditawarkan sebagai kompensasi oleh pengusaha.
“Misalnya, kompensasinya saya akan mengajak investor dari negara saya untuk industri hilir. Komunikasi harus lancar. Kadin siap memfasilitasi kok,” tandasnya.