Akibat dampak Covid-19 dan menerapkan kerja di rumah (work from home/WFH) sejak 17 Maret 2020, Mahkamah Konstitusi (MK) tetap menerima permohonan secara online guna menjamin hak konstitusional warga negara. Hingga 16 April 2020, sebanyak tujuh permohonan resmi mendaftarkan sebagai perkara pengujian undang-undang (PUU) melalui aplikasi simpel.mkri.id.
Sesuai Surat Edaran (SE) Sekretaris Jenderal MK Nomor 11 Tahun 2020 tentang Upaya Pencegahan Penyebaran Corona Virus Diseases 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Konstitusi tertanggal 16 Maret 2020, diatur sejumlah poin penting. Salah satunya, MK tetap dapat menjalankan fungsinya, khususnya menyangkut layanan penanganan perkara konstitusi.
Juru Bicara MK Fajar Laksono Suroso mengatakan meski WFH, MK tetap membuka pelayanan pendaftaran perkara melalui elektronik melalui situs simpel.mkri.id. “Selama masa pandemi Covid-19, sampai kemarin terdapat 7 permohonan yang masuk, itu termasuk permohonan uji Materi Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19,” kata Fajar Kepada Hukumonline, Jumat (17/4/2020). Baca Juga: MK Pertimbangkan Gelar Sidang Secara Daring
Bagi para pencari keadilan yang hendak mengajukan perkara secara online, dapat langsung mengakses www.simpel.mkri.id. Kemudian, Pemohon dapat meregistrasi untuk mendapatkan akun login ke simpel.mkri.id. Setelah itu, Pemohon mengakses permohonan PUU dan mengisi kolom yang disediakan. Secara otomatis, Pemohon akan mendapat tanda terima permohonan online. Jika permohonan telah teregistrasi, Pemohon akan mendapatkan pemberitahuan dari Kepaniteraan MK melalui surat elektronik dan pesan melalui ponsel pintar.
Dokumen yang perlu disiapkan dalam pendaftaran perkara online ialah KTP Pemohon (dalam format.jpg); Email Pemohon; KTP Kuasa Pemohon (dalam format.jpg); Email Kuasa Pemohon; Surat Kuasa (dalam format.pdf); Permohonan (dalam format.pdf); Daftar Bukti (dalam format.doc); Surat Ketetapan KPU (dalam format.pdf).
Fajar menerangkan kemungkinan sidang secara online akan dilaksanakan setelah tanggal 21 April 2020, sambil melihat kondisi aktual tentang wabah penyebaran Covid-19. “Sejauh ini, Hakim MK bekerja dari rumah, para hakim MK mendalami setiap perkara yang masuk dari rumah. Biasanya para hakim MK sejauh ini berdiskusi diantara mereka melalui telepon atau video conference. Tapi, kalau Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dalam rangka mengambil putusan, saya belum tahu persis,” ujar Fajar.
Tidak hanya itu, kata Fajar, para pegawai MK pun rapat-rapat melalui video conference guna agar tidak ada penurunan kinerja, jadi pekerjaan yang biasanya dilakukan di Gedung MK ditindaklanjuti dari rumah. “Semua bekerja seperti biasa.”
Pengujian Perppu
Mengutip laman resmi MK, Panitera Muda I MK Triyono Edy mengatakan MK memang menerima permohonan secara online selama pandemi Covid-19. Permohonan yang telah masuk, Kepaniteraan MK memeriksa kelengkapan persyaratan. Jika permohonan telah dinyatakan lengkap memenuhi persyaratan, Kepaniteraan MK akan meregistrasi dan memberi nomor perkara terhadap permohonan tersebut.
“Selanjutnya akan dibuat ketetapan panel hakim. Kemudian ketetapan hari sidang pertama, ketetapan PP, penjadwalan sidang, barulah pemanggilan sidang. Dan sidang dilakukan secara online melalui Vicon (video conference),” ujar Edy.
Terkait 7 permohonan yang sudah teregistrasi, Edy menyebut dua perkara diantaranya pengujian Perppu No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. Pada 9 April 2020, pengujian Perppu ini diajukan Masyarakat Anti Korupsi (MAKI) dan lembaga lain. Kemudian pada 14 April 2020, sejumlah tokoh, seperti Din Syamsuddin, Amien Rais, Sri Edi Swasono, dan lain-lain mempersoalkan Perppu yang sama.
Di luar itu, selama bulan Maret 2020, tercatat ada tiga permohonan yang diterima Kepaniteraan MK yakni pengujian UU No. 29 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; dan UU No. 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang diajukan oleh Nur Ana Apfianti dan Kusnan Hadi. Kemudian pengujian UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP yang diajukan Azwarmials Armi. Selanjutnya, permohonan pengujian Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api yang diajukan oleh Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen.
“Seperti pengujian Perppu ini akan menjadi prioritas untuk disidangkan mengingat pandemi Covid-19 sedang dialami masyarakat Indonesia saat ini. Namun hal ini masih dalam pembahasan dan akan dirapatkan kembali dengan Wakil Ketua pada Senin, 20 April 2020 untuk penjadwalan sidang PUU,” katanya.