"Selama tahun 2017-2019, KPK telah menetapkan 6 korporasi sebagai tersangka. Penetapan tersangka pertama kali dilakukan pada tahun 2017 dengan menetapkan PT DGI dalam TPK Pembangunan RS Pendidikan Udayana TA 2009- 2011," tambah Saut.
OTT
Selama 4 tahun ini, KPK telah melakukan 87 Operasi Tangkap Tangan (OTT), dengan total tersangka awal setelah OTT adalah 327 orang. OTT yang dilakukan KPK tak pernah berhenti hanya pada perkara pokok, penyidik selalu mendapat petunjuk yang menjadi pembuka jalan ke dugaan perkara lain.
Salah satu contohnya adalah OTT dalam perkara usulan dana perimbangan keuangan daerah. KPK kemudian menetapkan dua kepala daerah dan satu anggota DPR yang didiuga terlibat dalam pengurusan dana perimbangan dalam APBN-P 2017 dan APBN 2018.
Ada pula OTT dalam perkara suap terkait pengesahan RAPBD Provinsi Jambi yang kemudian menyeret Gubernur Jambi dan 11 anggota DPRD di provinsi yang sama. Pengembangan dari OTT yang lain adalah dalam perkara KONI. Selain barang buktinya yang mencapai Rp7,4 miliar, perkara ini ikut menyeret Menteri Pemuda dan Olahraga yang diduga menerima sejumlah uang.
"Sifat suap yang tertutup, pelaku memiliki kekuasaan dan alat bukti yang cenderung sulit didapatkan membuat praktek suap akan lebih dapat dibongkar melalui metode OTT. Selain itu, OTT dapat membongkar persekongkolan tertutup yang hampir tidak mungkin dibongkar dengan metode penegakan hukum konvensional.Kami yakin, OTT selalu bisa menjadi petunjuk yang mengungkap kasus-kasus lain dan sampai saat ini selalu terbukti di Pengadilan," terang Saut.
(Lihat juga: Kerja Pimpinan KPK Periode 2016-2019).
Setelah Vonis pengadilan dan kekuatan hukum tetap, tugas KPK belum berakhir. Selain eksekusi, KPK harus melacak aset koruptor yang bersembunyi. Semua aset harus kembali ke kas negara untuk dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan selama empat tahun terakhir, KPK melakukan hibah dan lelang terhadap barang-barang yang sudah ditetapkan menjadi milik negara. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari pelaksanaan eksekusi selama 4 tahun sebesar Rp1,74 triliun berasal dari denda, uang pengganti, rampasan dan hibah Penetapan Status Penggunaan (PSP).
Mengenai jumlah penyidikan lebih sedikit daripada penyelidikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah punya jawabannya. Menurut Febri, data tersebut bukan berarti pihaknya dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka tidak melalui mekanisme hukum acara, tapi ada alasan lain yang dilakukan namun telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku.
"Ya jumlah penyidikan memang bisa lebih banyak dari penyelidikan, karena dalam proses penyelidikan hasilnya bisa menjadi lebih dari 1 penyidikan. Hal ini tergantung pada kebutuhan dan strategi penyidikan. Misal 1 perkara yang tahap penyelidikan dapat dituangkan dalam lebih dari 1 sprindik. Atau dapat juga berasal dari pengembangan setelah persidangan dan juga penyelidikan tahun sebelumnya," terang Febri.