Perjanjian tertutup dimaknai sebagai kesepakatan yang terjadi antara satu pelaku usaha dengan pelaku usaha lain yang berada pada tingkatan berbeda. Syarat yang disepakati ialah segala bentuk penjualan atau penyewaan barang/jasa hanya dapat dilakukan jika konsumen melakukan pembelian atau penyewaan pada barang/jasa lainnya.
Meski berkonotasi negatif, masih ada manfaat dari perjanjian tertutup yang tidak selalu menimbulkan dampak negatif. Perjanjian semacam ini juga dapat memberikan dampak positif. Pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup.
“Dari perjanjian tertutup dapat dipelajari alasan mengapa pelaku usaha membuat perjanjian tertutup dan menganalisis dampak dari dibuatnya perjanjian tertutup tersebut,” ujar Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Mohammad Reza dalam Seminar Publik Hukumonline, Kamis (30/5/2024).
Baca juga:
- Cara Menjaga Persaingan Usaha yang Sehat di Industri FMCG
- Urgensi Mempertimbangkan Aspek Hukum Persaingan Usaha dalam Perjanjian Joint Venture
Perjanjian tertutup dibuat oleh pelaku usaha sebagai upaya pengendalian oleh pelaku usaha terhadap pelaku usaha lain secara vertikal. Caranya baik melalui pengendalian harga maupun pengendalian nonharga. Strategi perjanjian tertutup ini pada umumnya lebih banyak dilakukan pada level distribusi barang dan/atau jasa.
Perjanjian tertutup dijelaskan dalam Pasal 15 UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha). Isinya adalah (1) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan/atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu, (2) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan/atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok, (3) Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan/atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan/atau jasa dari pelaku usaha pemasok: a. harus bersedia membeli barang dan/atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau b. tidak akan membeli barang dan/atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.
Tri Junanto Wicaksono (Corporate Affairs & Legal Director, PT Amarta Indah Otsuka), Verry Iskandar (Partner Soemadipradja & Taher), Prof.Ningrum Natasya Sirait (Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Sumatra Utara), dan Mohammad Reza (Komisioner KPPU) dalam sesi Seminar Publik Hukumonline, Kamis (30/5/2024). Foto: RES
Perjanjian tertutup tetap dilakukan lantaran banyak alasan baik seperti meningkatkan kekuatan pasar, meningkatkan efisiensi, dan menjaga intra-brand competition. “Strategi ini untuk mengurangi persaingan hingga bisa mengurangi biaya observasi meminimalkan persaingan antar distributor,” lanjut Reza.
Selain itu, peningkatan spesialisasi antara produsen-distributor akan meningkatkan skala ekonomis masing-masing, sekaligus mengurangi unsur ketidakpastian proses distribusi. Begitu pula dengan biaya transaksi antara produsen-distributor yang dikurangi, sehingga meningkatkan efisiensi. “Akan ada peningkatan kepastian dalam berusaha bagi pelaku usaha yang terikat perjanjian tertutup,” kata Reza melanjutkan.
Dampak positif lainnya dari perjanjian tertutup ini adalah mengurangi perilaku distributor dalam mengambil peluang arbitrage. Peluang ini adalah dengan membeli produk dalam jumlah banyak, kemudian dijual ke pasar yang lain. Pelaku mendapat keuntungan dari perbedaan harga pada pasar yang berbeda.
Adanya penjualan berbagai produk dalam waktu bersamaan akan mengurangi biaya transaksi, terutama dalam proses pengumpulan informasi, negosiasi, dan manajemen logistik. Misalnya untuk mesin yang rumit, produsen dapat mengikat pembeli sehingga kualitas terhadap bahan baku yang digunakan mesin tersebut terkontrol.
“Namun pasal 15 tersebut sifatnya illegal per se, artinya begitu dilakukan melanggar UU Persaingan Usaha. Tapi dalam beberapa hal, KPPU akan menerapkan rule of reason untuk menguji dampaknya,” ujar Reza.
Pasal 15 ini terdiri dari 3 ayat. Salah satu contoh dari Pasal 15 ayat 1 melarang pelaku usaha membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain serta syarat bahwa yang menerima barang itu hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barangnya. Reza memberi contoh jika A membeli sebuah ponsel dari B, maka B tidak boleh melarang A jika ingin menjual kembali ponselnya ke pihak lain. Jadi, tidak diperbolehkan sebuah persyaratan mengatur demikian. Hal itu dilarang oleh UU Persaingan Usaha.
Perjanjian tertutup tidak selalu menimbulkan dampak negatif tetapi juga dapat memberikan dampak positif. Pelaku usaha tidak dapat dihukum hanya karena membuat perjanjian tertutup. Manfaat dari perjanjian tertutup secara tidak langsung akan meningkatkan kekuatan pasar, mengingkatkan efisiensi, dan menjaga intra-brand competition.