Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk menangani dampak pandemi Covid-19. Salah satu kebijakan yang diterbitkan yakni program Kartu Prakerja. Program ini diatur Perpres No.36 Tahun 2020 yang telah diperbarui melalui Perpres No.76 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perpres No.36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja
Program ini ditujukan untuk 3 hal. Pertama, mengembangkan kompetensi angkatan kerja. Kedua, meningkatkan produktivitas dan angkatan kerja. Ketiga, mengembangkan kewirausahaan. Penerima program ini antara lain pencari kerja, pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pekerja/buruh yang butuh peningkatan kompetensi kerja termasuk pekerja/buruh yang dirumahkan, pekerja bukan penerima upah dan pelaku usaha mikro dan kecil.
Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja, Denni Puspa Purbasari, mengatakan pihaknya bersama Kadin Indonesia dan Apindo menandatangani MoU Implementasi Program Prakerja. “Ini merupakan wujud nyata dunia usaha mengurangi skill gap dengan meningkatkan keterampilan bekerja untuk mewujudkan visi Indonesia Maju,” kata Denni Puspa Purbasari dalam keterangan tertulisnya, Senin (30/8/2021).
MoU itu meliputi sosialisasi program kartu Prakerja, pengembangan kelembagaan pelatihan dan pelatihan, dukungan informasi dan data kesempatan kerja, serta perluasan kesempatan kerja dan pengembangan kewirausahaan. Melalui MoU ini Kadin Indonesia dan Apindo melakukan sosialisasi program Kartu Prakerja kepada jajarannya di tingkat pusat sampai daerah. Serta memfasilitasi anggotanya mengenai data dan informasi kebutuhan/kesempatan kerja di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Selain itu mendorong asosiasi industri dan perusahaan anggotanya memberikan kontribusi peningkatan kualitas lembaga pelatihan dan pelatihan.
Denni mengatakan program ini akan terus melakukan inovasi misalnya memberikan fitur rekomendasi pekerjaan pada dashboard peserta Kartu Prakerja. Melalui fitur itu diharapkan mempermudah anggota Kadin Indonesia dan Apindo merekrut pekerja dengan kualitas yang baik. Kadin Indonesia dan Apindo juga diberikan kesempatan untuk merekomendasikan pelatihan berkualitas untuk masuk ekosistem Prakerja baik pelatihan daring dan luring.
Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kadin Indonesia, Adi Mahfudz Wuhadji, mengapresiasi program ini karena selain memberikan bantuan penyelesaian pelatihan yang bisa dipakai untuk kehidupan sehari-hari, juga memberikan pelatihan melalui ekosistem Prakerja skilling, upskilling, dan reskilling.
Adi melanjutkan akselerasi digital ekonomi di tengah pandemi Covid-19 membuat upscaling dan rescaling para peserta Kartu Prakerja merupakan keniscayaan mulai dari proses produksi sampai marketing di era digital. Sinergi semua pihak dalam MoU ini melalui pendidikan dan pelatihan yang disediakan program Kartu Prakerja diharapkan dapat memberikan sumbangsih ilmu dan mendorong peningkatan kegiatan ekonomi.
“Pertumbuhan Indonesia bisa berkualitas apabila SDM-nya juga berkualitas, karena salah satu ciri negara maju adalah makin meningkatnya kualitas SDM,” ujarnya.
Ketua Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Apindo, Harijanto, mengapresiasi program ini karena memberi dampak positif. Bahkan KPK juga merekomendasikan program ini menjadi pilot project bagi program-program lainnya. Dia berharap melalui program ini bisa membantu angkatan kerja mencapai pekerjaan dan wirausaha yang layak terutama saat investasi dunia bisa kembali masuk ke Indonesia setelah pandemi.
“Seluruh jajaran Apindo siap melakukan sosialisasi pada anggota kami agar program Kartu Prakerja dapat berjalan efektif 5 tahun mendatang,” imbuhnya.
Prioritaskan pencari kerja dan magang
Sekjen OPSI, Timboel Siregar, menyambut baik program Kartu Prakerja karena meningkatkan skill angkatan kerja. Tapi program ini dinilai masih menekankan pada bantuan tunai dan alokasi biaya pelatihan paling banter Rp1 juta. Dia mengusulkan program ini lebih menekankan pada pelatihan langsung di lapangan, sehingga peserta bisa menggunakan peralatan dan benar-benar paham.
Timboel berharap program ini diprioritaskan untuk pencari kerja. Faktanya 91 persen dari pengangguran belum pernah mengikuti pelatihan bersertifikat. Pelatihan untuk pekerja/buruh harusnya diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan, dimana hal ini pernah dilakukan tahun 2019. “Manfaat pelatihan ini seharusnya menjadi pelaksanaan prinsip kesembilan SJSN yaitu hasil investasi dikembalikan kepada peserta,” usulnya ketika dihubungi, Jumat (3/9/2021).
Melalui MoU tersebut, Timboel mengusulkan agar pengusaha membuka ruang lebih luas untuk pemagangan, sehingga peserta pelatihan lebih mudah memahami tentang pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja. Tak ketinggalan peran pengawas ketenagakerjaan penting untuk mengawasi pelaksanaan pemagangan tersebut.
Timboel menyarankan ke depan pemerintah semestinya membentuk badan nasional pelatihan vokasional. Lembaga ini diperlukan untuk mengkonsolidasi seluruh pelatihan vokasional yang selama ini dilaksanakan secara tersegmentasi oleh kementerian/lembaga.
“Nantinya Kementerian Ketenagakerjaan tidak lagi melakukan pelatihan, sehingga alokasi anggaran pelatihan di Dirjen Pelatihan dan Produktivitas diserahkan ke Badan Pelatihan Vokasional tersebut,” sarannya.