Negeri jiran, Malaysia akhirnya mengambil keputusan politik hukum dengan menghapus ancaman pidana/hukuman mati terhadap 33 jenis tindak pidana yang tertuang dalam 8 Undang-Undang (UU). Keputusan tersebut pun disambut baik oleh sebagian kalangan di Indonesia.
“Setelah mengumumkan secara jelas posisi politiknya, pemerintah Malaysia akhirnya menghapus hukuman mati,” ujar Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) Anggara Suwahju di Jakarta, Kamis (15/11/2018). Baca Juga: Dua Hambatan Ini Sulitkan Kejaksaan Eksekusi Terpidana Mati
Kedelapan UU yang dimaksud Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Khusus Pembunuhan; UU tentang Obat-Obatan Berbahaya; UU tentang Senjata Api Tahun 1960 dan Tahun 1971; UU tentang Penculikan, UU tentang Angkatan Bersenjata; UU tentang Industri Pelayanan Air; dan UU tentang Perdagangan Strategis.
Melalui Kabinet Malaysia, keputusan tersebut disampaikan perwakilan Menteri dari Departemen Perdana Menteri Malaysia saat momentum hari Anti Hukuman Mati Sedunia pada 12 Oktober 2018. Pengumuman tersebut selang tiga bulan pasca pemerintah Malaysia mengumumkan moratorium eksekusi mati pada Juli 2018. Proposalnya bakal disebarkan ke seluruh kementerian untuk mendapat tanggapan dan respon dari publik.
“Bila proses penghapusan mati tersebut mendapat respon positif dapat dipastikan Malaysia menjadi salah satu dari sedikit negara Asia Tenggara yang telah menghapus hukuman mati dalam sistem hukumnya, setelah Timor Leste, Kamboja, dan Filipina sudah menempuh keputusan serupa,” kata Anggara.
Berbeda dengan Malaysia, Indonesia masih tetap mempertahankan penerapan hukuman mati dalam peraturan perundang-undangannya. Bahkan, melalui Rancangan KUHP (RKUHP) justru menambah jumlah tindak pidana yang diancam dengan hukuman mati. KUHP yang berlaku saat ini, kata Anggara, hanya memuat 9 rumusan pasal yang mencantumkan pidana mati. Namun dalam draf RKUHP, ICJR mencatat terdapat sebanyak 37 rumusan pasal yang dapat dijatuhi hukuman mati.
“ICJR berharap Pemerintah Indonesia mulai memikirkan langkah progresif seperti sikap yang diambil Malaysia,” harapnya.
Semestinya, kata dia, Indonesia melakukan sejumlah evaluasi terhadap penjatuhan hukuman mati. Mulai dampak angka kriminalitas, evaluasi kasus per kasus, dugaan pelanggaran hak atas peradilan yang tidak adil, dan evaluasi agar dapat memastikan tidak adanya kesalahan dalam penjatuhan hukuman mati. “Nyawa yang sudah direnggut tak dapat dikembalikan lagi.”
Atas dasar itu, pihaknya mendorong pemerintah Indonesia agar mulai menghentikan penuntutan hukuman mati terhadap semua jenis tindak pidana agar dapat mencegah buruknya dampak destruktif penjatuhan hukuman mati. “Dunia internasional saat ini menunggu inisiatif Indonesia untuk mengikuti langkah negara tetangga Malaysia yang telah mengumumkan rencana penghapusan hukuman mati untuk semua kejahatan,” tegasnya.
Sepatutnya ditiru
Senada Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menolak keras penerapan hukuman mati tanpa terkecuali dalam kasus apapun. Menurutnya, hukuman mati merupakan hukuman kejam dan tidak manusiawi yang merendahkan harkat dan martabat manusia dan melanggar hak untuk hidup sebagaimana dijamin dalam Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik.
“Pelaku kejahatan tetap harus dihukum jika terbukti bersalah tanpa harus berujung pada hukuman mati,” ujarnya sebagaimana dikutip dari laman resmi Amnesty Indonesia.
Menurutnya, lebih dari dua per tiga negara-negara di dunia telah menghapus hukuman mati dalam UU maupun dalam penerapannya. Dengan menghapus hukuman mati terhadap sejumlah jenis tindak pidana, Malaysia resmi sebagai negara yang tergabung dengan 106 negara lain yang telah menempuh keputusan serupa.
“Keputusan pemerintah Malaysia tersebut adalah kebijakan pro HAM yang sepatutnya ditiru oleh Pemerintah Indonesia,” ujarnya.
Dia menambahkan pasca pengumuman Malaysia menghapus hukuman mati terhadap sejumlah jenis tindak pidana, Negara Bagian Washington, AS pada 11 Oktober, juga menghapus hukuman mati setelah Mahkamah Agung setempat menyatakan hukuman mati melanggar Konstitusi Amerika. “Di Indonesia, sayangnya pada hari yang sama, Pengadilan Negeri Medan kembali menjatuhkan hukuman mati terhadap dua terdakwa kasus narkoba,” keluhnya.