Legal opinion atau pendapat hukum pada hakikatnya dibuat untuk menjawab isu tertentu yang muncul dari klien. Secara umum legal opinion adalah dokumen tertulis yang dibuat oleh advokat untuk kliennya, dimana advokat memberikan atau menuangkan pandangan atau pendapat hukum sebagaimana yang diterapkannya terhadap suatu fakta hukum tertentu dan untuk tujuan tertentu.
“Legal opinion disusun untuk memberikan informasi pada pembaca mengenai implikasi legal atas suatu transaksi dan atau keadaan, di mana fakta yang ada disandingkan dengan ketentuan yang berlaku,” ujar Managing Associates Siregar Setiawan Manalu Partnership (SSMP), Yohannes, dalam kesempatan webinar Hukumonline, Selasa (24/10).
Baca Juga:
- Proficiat! 3 Srikandi Delegasi FHUI Raih Juara 1 Hukumonline Legal Opinion Competition 2023
- Keuntungan Ikut Hukumonline Legal Opinion Competition 2023 bagi Mahasiswa Hukum
Yohannes melanjutkan, seorang advokat harus melakukan penyusunan legal opinion didasarkan pada hukum di Indonesia, sehingga advokat yang berpraktik di Indonesia hanya berkompeten untuk memberikan pendapat hukum berdasarkan hukum di Indonesia.
“Di samping itu, legal opinion harus disampaikan dengan bahasa yang jelas, tegas, lugas, dan sistematis untuk mudah dipahami oleh klien atau orang yang membacanya,” imbuh dia.
Legal opinion tidak menjamin keberhasilan suatu penyelesaian perkara, advokat tidak berwenang untuk memberikan jaminan atas hasil penyelesaian perkara. Hal ini sesuai dengan kode etik advokat yang melarang advokat untuk menjamin kemenangan klien.
Untuk itu, legal opinion harus disampaikan dengan jujur dan lengkap dan tidak boleh dibuat hanya untuk memenuhi keinginan klien. Apa yang tertuang di dalam legal opinion adalah fakta hukum yang berlaku meski hal itu tidak menguntungkan bagi klien.
Yohannes melanjutkan, pada umumnya terdapat metode yang sering digunakan dalam penyusunan legal opinion agar sistematik sesuai dengan legal opinion yang baik, alur yang jelas serta mudah dipahami.
“Terdapat beberapa metode pembuatan legal opinion yaitu identifikasi permasalahan hukum identifikasi fakta hukum, inventarisasi aturan hukum, asumsi, dan pembuatan opini,” ujarnya.
Yohannes menjabarkan, identifikasi permasalahan hukum di antaranya mengatasi cakupan opini hukum yang akan diberikan untuk klien terhadap peristiwa hukum yang terjadi dan didasarkan pada dokumen yang telah diterima dari klien atau informasi lisan dari klien.
Kemudian identifikasi fakta hukum didapatkan dari fakta yang telah diberikan atau dari fakta yang tidak diberikan, fakta hukum diidentifikasi berdasarkan dokumen hukum yang telah diberikan oleh klien.
Setelah itu inventarisasi masalah hukum, dapat dilakukan dengan aturan hukum yang relevan dimana peraturan hukum tersebut dirujuk pada penyusunan opini hukum. Diperlukan juga penguatan fakta dan aturan serta penggunaan asumsi agar analisis hukum lebih terstruktur diperlukan pengaitan antara fakta hukum dan aturan yang relevan.
Terkait pengaitan antara fakta hukum dan aturan yang relevan ini, Yohannes membagikan cara menggunakan sistematika yang mudah di hapal yaitu FIRAC yang merupakan singkatan dari Fact, Issues, Reles, Application, dan Conclusion untuk mempermudah penulisan legal opinion.