Berdasarkan hal tersebut, lanjut Hatta, kerjasama yang dipayungi MoU ini akan mengusung isu access to justice yang meliputi penguatan mediasi pada hukum keluarga, gugatan kelas, dan small claim court."Persoalan tersebut sangat aktual bagi peradilan Indonesia," tegasnya.
Ketua MA pun menilai program magang tiga orang hakim di FCA sebagai langkah yang positif untuk mendukung business process reengineering yang diamanatkan oleh cetak biru. “Business process reengineering ini sangat penting karena akan menjadikan penanganan perkara yang lebih responsif, ramah pengguna, dan mampu menghadapi tantangan beban kerja," katanya.
Chief Justiece PA Keane, dalam pidatonya, mengungkapkan pihaknya sangat terhormat diberi kesempatan untuk memberi dukungan pembaruan peradilan di Mahkamah Agung. "Meskipun dukungan kami kecil, kami mengucapkan terima kasih atas nama seluruh staf," kata Keane.
Chief Justice FCA ini memberikan penegasan terhadap mediasi yang akan dijadikan salah satu fokus dalam lampiran MoU tahun ini. Menurutnya kedudukan mediasi sangat strategis dalam proses manajemen perkara, khususnya dalam penyelesaian perkara.
"Mediasi efektif dalam proses 'access to justice'," tegas CJ PA Keane.
Soal access to justice ini juga mendapat perhatian dalam sambutan Chief Justice Family Court of Australia, CJ Diana Bryant. Dia memberi apresiasi atas capaian access to justice yang diraih oleh peradilan di Indonesia.
Menurutnya, dengan program access to justice ini, sejumlah orang yang dikategorikan tidak mampu dan marginal bisa mengakses pengadilan, khususnya untuk mendapatkan pengesahan nikah, dan mendapatkan akta kelahiran. Program ini pun, lanjut Diana Bryant, telah berhasil memberikan akses keadailan terhadap perempuan.
Diana Bryant menyebutkan bahwa keberhasilan access to justice di Indonesia, khususnya akses perempuan terhadap peradilan dan pembebasan biaya perkara telah menarik dua jurnal internasional untuk menerbitkan laporannya mengenai kedua hal tersebut.