Pada Kamis (28/10), Mahkamah Agung RI bekerja sama dengan Pemerintah Australia melalui Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ 2) menyelenggarakan acara sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang berlaku sejak 17 September 2021.
Dalam sambutannya, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, I Gusti Agung Sumanatha, mengatakan Perma tersebut diterbitkan sebagai turunan peraturan dari UU Cipta Kerja pasal 118 yang mengubah pasal 44, 45, 47, 48, dan 49 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, di mana salah satu pasal perubahan tersebut telah mengalihkan penanganan perkara keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dari Pengadilan Negeri ke Pengadilan Niaga.
“Penyusunan Perma dilakukan melalui pelibatan unsur pengadilan, akademisi dan praktisi melalui serangkaian acara rapat Kelompok Kerja, wawancara dan FGD dengan perwakilan pengadilan niaga di seluruh Indonesia, praktisi, asosiasi, ahli ekonomi, perwakilan Kementerian terkait, serta akademisi,” kata I Gusti Agung Sumanatha. (Baca juga: Begini Prosedur Pengajuan Keberatan Putusan KPPU ke Pengadilan Niaga)
Hakim Agung Syamsul Maarif mengatakan Perma No.3 Tahun 2021 mengatur beberapa ketentuan baru dan spesifik bagi pemeriksaan keberatan terhadap Putusan KPPU. Ketentuan ini di antaranya meliputi yurisdiksi Pengadilan Niaga sebagai pengadilan untuk menangani perkara keberatan atas KPPU, jangka waktu pemeriksaan paling lama 12 bulan, adanya uang jaminan dalam hal putusan KPPU menjatuhkan denda, batasan dalam memeriksa kembali keterangan saksi dan/atau ahli, larangan menerima alat bukti surat/dokumen, dan eksekusi terhadap Putusan KPPU baik yang tidak diajukan keberatan maupun yang telah diperiksa melalui proses keberatan/kasasi.
Dijelaskan Syamsul, sesuai Pasal 14 ayat (1) Perma No.3 Tahun 2021, pemeriksaan keberatan putusan KPPU dilakukan paling cepat 3 bulan dan paling lama 12 bulan. Namun dalam pemeriksaan yang sudah cukup jelas menurut hakim, hakim dapat menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan.
Selanjutnya dalam menyelesaikan pemeriksaan sesuai Pasal 14 ayat (1), majelis hakim dapat mengucapkan putusan tanpa harus menunggu tiga bulan, dengan catatan majelis hakim wajib menuangkan alasan dan pertimbangan menyelesaikan pemeriksaan dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan dalam putusan.
“Terhadap putusan keberatan, pemohon keberatan dan/atau KPPU dapat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam jangka waktu 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan Pengadilan Niaga. Upaya Kasasi bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya peninjauan kembali,” kata Syamsul.
Penasehat Menteri di bidang Komunikasi Politik dan Strategis Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Australia, Jenny Da Rin, menyatakan dukungan Pemerintah Australia atas terselenggaranya dialog antara Mahkamah Agung RI dan Federal Court of Australia seputar penanganan perkara persaingan usaha.
“Selama lebih dari dua dekade, pengadilan Australia dan Indonesia telah bekerja sama dengan dukungan program Australia Indonesia Partnership for Justice yang didanai Pemerintah Australia. Australia mendukung Peraturan Mahkamah Agung tentang persaingan usaha untuk menghasilkan putusan yang lebih konsisten, meningkatkan meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia serta berkontribusi terhadap pemulihan ekonomi Indonesia,” kata Jenny Da Rin.
Sementara itu, Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU), Ningrum Sirait, menyatakan bahwa PermA adalah solusi terdekat (immediate solution). Perma mengisi kekosongan hukum. Tujuan adanya Perma untuk berkontribusi pada kepastian hukum. Tidak ada produk hukum yang sempurna.
“Perma baru ini akan diuji melalui penerapannya di lapangan, dan di masa yang akan datang dapat diamandemen sesuai dengan kebutuhan,” katanya.
Sebelumnya, Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengatakan terbitnya Perma No.3 Tahun 2021 ini imbas berlakunya Pasal 118 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa ketentuan dalam UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
“Perubahan penting dalam Perma ini ialah pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili pemeriksaan keberatan atas putusan KPPU adalah Pengadilan Niaga, yang sebelumnya berada di Pengadilan Negeri,” kata dia beberapa waktu lalu kepada hukumonline.