Pengacara Anggoro minta kliennya dilindungi sebagai saksi atau korban. Masalahnya, di tangan KPK, Anggoro sudah menjadi tersangka dan berstatus buron. Status inilah tampaknya yang membuat LPSK sulit memenuhi permintaan Trimedya dan Bonaran.
Dihubungi terpisah, Ketua LPSK Abdul Haris Semendawai membenarkan adanya komunikasi dengan KPK, kepolisian dan pengacara Anggoro. LPSK, Semendawai menjelaskan, akan memberikan perlindungan sepanjang syarat-syaratnya terpenuhi. Sebagai saksi, yang bersangkutan berhak mendapat perlindungan, kata dia.
Masalahnya, ya itu tadi, Anggoro sudah dinyatakan tersangka dan berstatus buron. Yang menjadi pertanyaan bagi LPSK apakah Anggoro memenuhi syarat untuk mendapat perlindungan sebagaimana ditentukan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006. Itu yang menjadi pertanyaan, ujar Semendawai.
Syarat itu antara lain saksi yang mengajukan permohonan memiliki informasi penting bagi pengungkapan suatu perkara pidana. Orang yang tengah menghadapi ancaman, teror dan kekerasan juga berhak mendapatkan perlindungan. Menurut Semendawai, LPSK mampu memberikan perlindungan kepada seseorang asalkan syarat terpenuhi. Semua elemen penegak hukum juga mendukung tugas LPSK. Cuma, dalam kasus Anggoro, perlindungan itu tidak segampang membalik telapak tangan. Ada hal lain yang akan dilihat LPSK. Faktor psikologi dan track record kejahatan yang bersangkutan, kata Semendawai.
Sementara, Kepala Bareskrim Mabes Polri Susno Duadji kasus dugaan korupsi, suap dan pemerasan di KPK baru dilaporkan ke polisi. Susno enggan bercerita banyak karena proses hukum sedang berjalan. Perihal pemeriksaan Eddy Sumarsono telah diperiksa kepolisian, Susno enggan berkometar. Saya belum periksa lagi karena kemarin sibuk masalah teroris, ujarnya.