Kisruh antara Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dengan penyelenggara Liga Primer Indonesia (LPI) semakin seru saja. Bila sebelumnya, PSSI unggul 1-0 karena Mabes Polri menyatakan tak akan memberikan izin penyelenggaraan Liga Primer tanpa rekomendasi dari PSSI. Kali ini, skor berbalik. Mabes Polri mengubah sikapnya dengan memberi izin pertandingan Liga Primer.
“Polri sudah memberikan izin keramaian,” ujar Kepala Divisi (Kadiv) Humas Mabes Polri saat dihubungi wartawan, Kamis (6/1). Artinya, jadwal pembukaan Liga Primer pada 8 Januari 2011 akan berjalan sesuai rencana.
Ketua Divisi Hukum dan Peraturan PSSI Max Boboy mengaku belum bisa berkomentar banyak mengenai perubahan sikap PSSI ini. “Pengurus sedang menghadiri Kongres AFC di Doha, Qatar. Saya sendiri sedang di Bali sejak tadi pagi,” tuturnya kepada hukumonline.
Namun, lanjut Max, dari segi yuridis formal, tindakan Mabes Polri ini patut dipertanyakan. Ia tetap merujuk kepada Pasal 51 ayat (2) UU No 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang menyatakan penyelenggaraan even olahraga wajib mengantongi rekomendasi dari organisasi induk, dalam hal ini PSSI.
“Pertanyaannya, Mabes Polri memberi izin itu berdasarkan rekomendasi siapa?organisasi induk olahraga atau bukan?” selidik Max.
Karenanya, dengan adanya pelanggaran undang-undang ini, PSSI tentu bisa menggunakan jalur hukum, seperti menggugat Mabes Polri. Namun, Max belum mau berpikir jauh ke arah sana. “Tentu PSSI akan merapatkan itu. Yang harus memutuskan adalah Executive Committee PSSI. Saya tak tahu mau gugat atau nggak,” jelasnya lagi.
Max mengatakan Pengurus PSSI akan kembali dari Doha, Qatar pada 8 Januari. Ia memperkirakan pada 9 Januari akan digunakan untuk istirahat. “Tanggal 10 Januari baru kita kerja dan lihat langkah selanjutnya,” ungkapnya. Ia berharap persoalan ini bisa diselesaikan dengan baik.