Pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) legislatif secara nasional tinggal menghitung hari. Sebagai penyelenggara pemilu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih sibuk menyiapkan pesta demokrasi nasional lima tahunan itu. Salah satu persiapan yang giat dilakukan KPU saat ini adalah mendistribusikan logistik Pemilu seperti kertas suara.
Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Malik, pendistribusian logistik Pemilu diprioritaskan untuk daerah terpencil. Prioritas ini dimaksudkan agar distribusian logistik di semua daerah berjalan lancar dan tepat waktu. Menurutnya, logistik Pemilu harus sampai di Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang berada di setiap Kelurahan satu hari sebelum pemungutan suara yang berlangsung 9 April 2014 (H-1).
Husni menilai langkah KPU selama ini masih efektif karena sampai sekarang pendistribusian logistik Pemilu ke daerah terpencil sesuai harapan dan tidak ada kekurangan. “KPU memprioritaskan ke tempat terpencil dan sulit terjangkau,” katanya dalam jumpa pers di kantor Kementeriaan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Jakarta, Senin (07/4).
Walau begitu Husni mengaku proses distribusi logistik pemilu itu belum berjalan sempurna karena ada beberapa daerah yang merasa kekurangan logistik Pemilu. Namun, ia menegaskan biasanya kekurangan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, kekurangan terjadi karena proses pengiriman lewat jalur darat, udara atau laut, atau proses monitoring dari pihak ketiga kurang optimal.
Husni menampik pernyataan yang menyebut ada surat suara di beberapa daerah yang sudah tercoblos. Yang terjadi, kata dia, adalah kesalahan dalam pelipatan kertas suara. Ada kertas suara yang sobek seolah seperti dicoblos. Namun, ia menekankan semua logistik Pemilu yang kurang dan rusak akan segera diganti. Sehingga dapat dipastikan sehari sebelum pemungutan suara berlangsung logistik Pemilu sudah tersedia di setiap KPPS.
“Sekarang itu logistik Pemilu ada di KPPS atau kelurahan. Nah pergerakan logistik dari kelurahan ke TPS itu dilakukan malam hari. Mudah-mudahan cuaca mendukung sehingga tidak ada halangan,” urai Husni.
Selain itu Husni menjelaskan KPU meminta dukungan Polri dan TNI dalam hal pendistribusian logistik Pemilu seperti pengawalan. Termasuk jika alat transportasi yang biasa digunakan KPU untuk mendistribusikan logistik Pemilu ke tempat pemungutan suara (TPS) terkendala.
Pada kesempatan yang sama Wakapolri, Badrodin Haiti, mengatakan Polri telah melakukan persiapan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu dengan damai dan tertib. Dari analisis yang sudah dilakukan, ditemukan ada beberapa daerah rawan sehingga harus mendapat penanganan secara khusus. Misalnya, Polri akan melakukan tindakan pencegahan di daerah rawan dan menjalin dialog dengan berbagai pihak.
Tak ketinggalan Badrodin mengatakan Polri juga menyiapkan pasukannya untuk terjun ke daerah rawan seperti Aceh dan Papua. Penyiagaan pasukan juga dilakukan di daerah lain seperti Jakarta dan Jawa Barat. Tak ketinggalan pasukan TNI juga disiapkan untuk membantu tugas Polri jika dibutuhkan. “Di Aceh ditambahkan penebalan satu detasemen Brimob. Lalu ditambah intelijen dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror,” paparnya.
Menkopolhukam, Djoko Suyanto, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang damai dan tertib. Namun pada beberapa daerah dinamikanya patut diwaspadai seperti Aceh, Nusa Tenggara Timur dan Yogyakarta. Tapi secara umum ia menilai persiapan yang sudah dilakukan penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan cukup baik. “Masih banyak tahapan Pemilu ke depan yang harus dijaga agar tercipta iklim damai dalam pelaksanaan pemilu 2014,” tandasnya.
Djoko mengingatkan jika setelah pemungutan suara Pemilu legislatif nanti ada calon legislatif (caleg) atau partai politik (parpol) yang tidak puas, disarankan untuk menggunakan jalur yang sudah disediakan sebagaimana aturan yang ada. Dengan menggunakan mekanisme yang ada diharapkan para pihak yang tidak puas dapat menghindari upaya yang mengarah pada tindak kekerasan. “Hindari kekerasan. Penyaluran protes itu ada mekanismenya, bisa lewat kepolisian, MK, MA, Bawaslu,” ucapnya.
Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Malik, pendistribusian logistik Pemilu diprioritaskan untuk daerah terpencil. Prioritas ini dimaksudkan agar distribusian logistik di semua daerah berjalan lancar dan tepat waktu. Menurutnya, logistik Pemilu harus sampai di Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang berada di setiap Kelurahan satu hari sebelum pemungutan suara yang berlangsung 9 April 2014 (H-1).
Husni menilai langkah KPU selama ini masih efektif karena sampai sekarang pendistribusian logistik Pemilu ke daerah terpencil sesuai harapan dan tidak ada kekurangan. “KPU memprioritaskan ke tempat terpencil dan sulit terjangkau,” katanya dalam jumpa pers di kantor Kementeriaan Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam) di Jakarta, Senin (07/4).
Walau begitu Husni mengaku proses distribusi logistik pemilu itu belum berjalan sempurna karena ada beberapa daerah yang merasa kekurangan logistik Pemilu. Namun, ia menegaskan biasanya kekurangan itu disebabkan oleh beberapa faktor. Misalnya, kekurangan terjadi karena proses pengiriman lewat jalur darat, udara atau laut, atau proses monitoring dari pihak ketiga kurang optimal.
Husni menampik pernyataan yang menyebut ada surat suara di beberapa daerah yang sudah tercoblos. Yang terjadi, kata dia, adalah kesalahan dalam pelipatan kertas suara. Ada kertas suara yang sobek seolah seperti dicoblos. Namun, ia menekankan semua logistik Pemilu yang kurang dan rusak akan segera diganti. Sehingga dapat dipastikan sehari sebelum pemungutan suara berlangsung logistik Pemilu sudah tersedia di setiap KPPS.
“Sekarang itu logistik Pemilu ada di KPPS atau kelurahan. Nah pergerakan logistik dari kelurahan ke TPS itu dilakukan malam hari. Mudah-mudahan cuaca mendukung sehingga tidak ada halangan,” urai Husni.
Selain itu Husni menjelaskan KPU meminta dukungan Polri dan TNI dalam hal pendistribusian logistik Pemilu seperti pengawalan. Termasuk jika alat transportasi yang biasa digunakan KPU untuk mendistribusikan logistik Pemilu ke tempat pemungutan suara (TPS) terkendala.
Pada kesempatan yang sama Wakapolri, Badrodin Haiti, mengatakan Polri telah melakukan persiapan untuk mewujudkan terselenggaranya Pemilu dengan damai dan tertib. Dari analisis yang sudah dilakukan, ditemukan ada beberapa daerah rawan sehingga harus mendapat penanganan secara khusus. Misalnya, Polri akan melakukan tindakan pencegahan di daerah rawan dan menjalin dialog dengan berbagai pihak.
Tak ketinggalan Badrodin mengatakan Polri juga menyiapkan pasukannya untuk terjun ke daerah rawan seperti Aceh dan Papua. Penyiagaan pasukan juga dilakukan di daerah lain seperti Jakarta dan Jawa Barat. Tak ketinggalan pasukan TNI juga disiapkan untuk membantu tugas Polri jika dibutuhkan. “Di Aceh ditambahkan penebalan satu detasemen Brimob. Lalu ditambah intelijen dan Detasemen Khusus 88 Anti Teror,” paparnya.
Menkopolhukam, Djoko Suyanto, mengimbau seluruh elemen masyarakat untuk mewujudkan Pemilu yang damai dan tertib. Namun pada beberapa daerah dinamikanya patut diwaspadai seperti Aceh, Nusa Tenggara Timur dan Yogyakarta. Tapi secara umum ia menilai persiapan yang sudah dilakukan penyelenggara Pemilu dan aparat keamanan cukup baik. “Masih banyak tahapan Pemilu ke depan yang harus dijaga agar tercipta iklim damai dalam pelaksanaan pemilu 2014,” tandasnya.
Djoko mengingatkan jika setelah pemungutan suara Pemilu legislatif nanti ada calon legislatif (caleg) atau partai politik (parpol) yang tidak puas, disarankan untuk menggunakan jalur yang sudah disediakan sebagaimana aturan yang ada. Dengan menggunakan mekanisme yang ada diharapkan para pihak yang tidak puas dapat menghindari upaya yang mengarah pada tindak kekerasan. “Hindari kekerasan. Penyaluran protes itu ada mekanismenya, bisa lewat kepolisian, MK, MA, Bawaslu,” ucapnya.