Lembaga Adat Memohon KPK Buka Perwakilan di Papua

Hal itu sekaligus menunjukkan matinya institusi penegak hukum dalam penanganan masalah korupsi di Papua selama ini."Masyarakat Papua tidak percaya sama sekali dengan hasil audit BPK sebab petugas-petugas BPK yang datang melakukan audit keuangan di daerah-daerah selalu mendapat servis atau pelayanan istimewa oleh pejabat di daerah. Tidak heran BPK selalu berikan opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) kepada sejumlah daerah di Papua. Padahal kenyataannya tidak demikian, semua berdasarkan pesan sponsor," kritik Marianus.Ketua KPK Agus Rahardjo pada Senin (3/10) mengunjungi Provinsi Papua untuk menghadiri pembenahan tata kelola pemerintah daerah di wilayah Bumi Cenderawasih.Agus Rahardjo mengatakan sebagai program penting untuk mencegah korupsi dengan melakukan pembenahan dan perbaikan tata kelola Pemprov Papua salah satunya difokuskan pada peningkatan peran serta partisipasi publik.Program pemberantasan korupsi terintegrasi di Papua juga harus fokus dengan optimalisasi dan sustainabilitas pendapatan daerah serta peningkatan kapasitas Inspektorat (APIP).Dia menjelaskan kontrol yang baik dari instansi-instansi terkait juga menjadi salah satu langkah yang harus diambil dalam perencanaan program kegiatan bagi masyarakat."Tidak hanya itu, kunjungan kami ke Provinsi Papua juga ingin memberikan pendampingan secara bertahap menggunakan aplikasi-aplikasi baru untuk melakukan pengawasan dan kontrol," katanya.