Untuk hakim tingkat pertama, mereka yang lolos antara lain anggota Komisi Konstitusi DR Bahder Johan Nasution dan DR Andi Muhammad Asrun. Dari kalangan advokat ada Hendra Yospin dan Merah Darwin. Untuk tingkat banding tercatat nama I Putu Gelgel, Jamiara Sidabutar, Yuswanto dan lain-lain. Sementara untuk tingkat kasasi, nama mantan hakim agung H. Zakir masih lolos berserta sejumlah nama lain seperti MS Lumme, Susilo Yuwono, Mohamad Syahperi dan Gatot Supramono. (Daftar nama-nama yang lolos dapat dilihat pada tabel).
Nama C. Suruhen Ginting, yang semula menjadi persoalan karena mendaftar di dua tingkatan sekaligus akhirnya gagal mengikuti tahap selanjutnya. Sebelumnya, Panitia Seleksi sempat ‘kecolongan' karena meloloskan Ginting di dua tempat sekaligus.
Studi kasus
Menurut Suparno, kelulusan seseorang didasarkan pada penilaian atas jawaban mereka dalam ujian tertulis pada 1 Mei lalu. Dalam ujian tersebut, masing-masing peserta harus menjawab soal-soal mengenai korupsi, termasuk satu soal studi kasus.
Studi kasus yang diujikan adalah soal penggunaan dana APBD oleh kepala daerah dan anggota legislatif. Meskipun soal studi kasusnya sama, pertanyaan untuk masing-masing tingkatan (pertama, banding dan kasasi) calon berbeda-beda. Bobot nilai studi kasus adalah lima. Sementara untuk soal-soal essai lain bobotnya berbeda-beda.
Berdasarkan jawaban masing-masing peserta, maka dibuatlah batasan nilai terendah untuk lolos seleksi yaitu 147. Penilaian atas jawaban calon dan penentuan lulus tidaknya seseorang diputuskan oleh Tim Penilai yang terdiri dari empat orang hakim agung, yaitu DR Abdurrahman (koordinator), Abdul Kadir Mappong, Arbijoto dan Ida Gusti Ngurah Adyana.