Menurut Aliansi, pembahasan substansial RKUHP antara lain 24 poin masalah dalam DIM yang pernah Aliansi kirimkan dari draft RKUHP versi September 2019, bukan hanya terbatas pada 14 poin isu krusial berdasarkan versi pemerintah. Contohnya otoritas publik, pemerintah dan DPR berkewajiban untuk menjamin setiap penyusunan peraturan dan kebijakan publik dilakukan secara transparan. Khususnya RKUHP yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat luas.
“Alasan tidak membuka draft RKUHP terbaru untuk menghindari polemik publik bertentangan prinsip demokrasi yang dianut bangsa Indonesia,” ujar Aliansi.
Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat antara pemerintah dengan Komisi III DPR belum lama ini, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof Eddy O.S Hiariej, menyampaikan 14 penjelasan terkait isu-isu kontroversial dalam RUU KUHP. Antara lain penjelasan mengenai The Living Law. Dia menjelaskan bahwa dalam Pasal 2 yang dimaksud hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana adalah hukum pidana adat.
“Secara garis besar, terhadap isu-isu yang kontroversi ini, ada beberapa hal, diantaranya ada beberapa yang kami hapus karena menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ada yang tetap dan ada juga yang kita lakukan reformulasi namun tidak menghilangkan substansi,” kata Eddy sebagaimana dikutip laman kemenkumham.go.id, Kamis (26/5/2022) lalu.
Mengenai pidana mati, dalam RUU KUHP ini pidana mati ditempatkan paling terakhir dijatuhkan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana. Pidana mati diancamkan secara alternatif dengan pidana penjara dengan waktu tertentu selama 20 tahun dan pidana penjara seumur hidup. Kemudian tentang penyerangan terhadap harkat dan martabat presiden dan wakil presiden.