Delapan program terpilih
Tema yang diusung dalam Law Summit kali ini sejujurnya sarat dengan semangat tinggi, yang belum tentu dilaksanakan. Bayangkan, temanya saja adalah ‘pembenahan lembaga penegakan hukum dari praktek KKN untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum'. Tema yang sangat berat?
Entahlah, yang jelas tema itu sudah dirumuskan ke dalam delapan program terpilih yang disusun secara terpadu. Kedelapan program itulah yang akan menjadi bagian penting naskah kesepakatan pimpinan lembaga-lembaga hukum yang akan ditandatangani Jum'at besok. Kedelapan program itu adalah:
No. | Rekomendasi |
1. | Membenahi sistem manajemen perkara yang menjamin akses publik
|
2. | Mengembangkan sistem pengawasan yang transparan dan akuntabel
|
3. | Menyederhanakan prosedur penegakkan hukum |
4. | Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia yang transparan dan mendorong peningkatan profesionalisme
|
5. | Mengembangkan sistem manajemen anggaran/keuangan yang transparan dan akuntabel
|
6. | Meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang menjamin efektivitas penegakan hukum
|
7. | Penguatan kelembagaan, dan
|
8. | Pembaruan materi hukum.
|
Sumber: Draf kesepakatan Law Summit III
Berbeda dengan Law Summit terdahulu, kali ini keterlibatan publik semakin intens mulai dari persiapan, perumusan hingga konsultasi publik. Bahkan di tingkat tim perumus, lembaga-lembaga non pemerintah sudah dilibatkan, seperti kalangan advokat dan pemerhati hukum seperti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia.
Pengintegrasian hasil-hasil Law Summit III ke dalam Rencana Kerja Pemerintahan (RKP) 2005 pun sudah dipersiapkan Bappenas, termasuk untuk alokasi anggarannya di APBN.