Perkembangan teknologi digital berdampak terhadap disrupsi di berbagai bidang, seperti sektor perdagangan. Pandemi Covid-19 mendorong perdagangan lewat platform digital berkembang pesat. Kondisi tersebut merembet ke media sosial menjadi wadah pedagang menjajakan barang dan jasa yang ditawarkan.
Pemerintah seolah gagap dengan ketiadaan aturan yang mengatur praktik perdagangan di ranak digital. Akibatnya, transaksi perdagangan digital lebih memiliki keunggulan dibanding perdagangan konvensional yang dilakukan secara luring. Misalnya, harga yang ditawarkan pedagang di platform digital lebih murah.
Guna menjawab persoalan itu, pemerintah akhirnya menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No.31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Lantas bagaimana penjelasan pemerintah?.
Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan, menyebut Permendag 31/2023 menyempurnakan dengan merevisi Permendag No.50 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Terlebih beleid itu sebagai upaya menjawab keluhan para pelaku usaha atas sepinya pembeli dalam perdagangan secara konvensional
“Ini merupakan amanat Presiden (Joko Widodo) kepada Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan perlindungan bagi UKM, konsumen, dan pelaku usaha di dalam negeri,” katanya dalam konferensi pers, Rabu (27/9/2023).
Baca juga:
- BPKN: Pengaduan Konsumen 2022 Didominasi Jasa Keuangan, E-Commerce dan Perumahan
- DJKI Terus Perbaiki Iklim Pelindungan KI pada E-Commerce
Zulkifli mengatakan perkembangan perdagangan platform digital sangat cepat sehingga beberapa hal ada yang luput dari aturan. Dengan terbitnya Permendag 31/2023, pemerintah mengatur dan menata perdagangan platform digital sehingga tercipta persaingan yang adil. Misalnya, barang dan jasa yang diperdagangkan secara digital juga wajib memenuhi sertifikasi dan standar yang ditetapkan seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), halal dan lainnya.
Salah satu hal penting yang ditekankan dalam Permendag yakni kesetaraan dalam hal persaingan usaha. Sehingga tidak ada medsos yang sekaligus sebagai e-commerce, atau media sosial (Medsos) menyediakan fasilitas bagi pedagang untuk melakukan transaksi jual-beli barang dan jasa.
“Revisi (Permendag 50/2020,-red) ini tujuannya menciptakan ekosistem e-commerce yang adil, sehat, bermanfaat dengan memperhatikan perkembangan teknologi dinamis,” ujarnya.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu memberikan contoh, di Tiongkok perdagangan luring (offline) tak terganggu dengan perdagangan di platform digital secara daring (online). Malah keduanya saling mendukung, sehingga menciptakan solusi yang win-win. Berbeda dengan yang terjadi di Indonesia, di mana ada yang terus melaju tapi lainnya mati.
Model bisnis Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) ini disempurnakan sehingga pembinaannya bisa dilakukan secara optimal termasuk pemenuhan terhadap kewajiban perizinan, perpajakan, dan ketentuan perdagangan lainnya. Permendag 31/2023, menurut pria biasa disapa Zulhas itu mengenalkan Social Commerce yang basisnya adalah medsos. Tapi menyediakan fitur, menu, dan/atau fasilitas tertentu yang memungkinkan pedagang (merchant) dapat memasang penawaran barang dan/atau jasa seperti promosi dan iklan.
Dengan model bisnis baru itu, Zulhas menjelaskan medsos tak boleh lagi memasang promosi dan iklan. Termasuk tak boleh memfasilitasi transaksi jual-beli. “E-Commerce tidak bisa menjadi medsos, jadi dipisah. Begitu juga medsos tidak boleh menggunakan data pribadi untuk kepentingan lain termasuk E-Commerce,” katanya.
Lebih kongkrit, mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) itu memaparkan, untuk bisa melakukan promosi dan iklan barang dan/atau jasa, medsos harus mengurus izin Social Commerce. Untuk transaksi jual-beli barang dan/atau jasa bentuknya harus E-Commerce. “Jadi dagang, buka toko di medsos itu enggak boleh,” tegasnya.
Belum mengatur bea masuk barang e-commerce
Mengingat aturan ini diundangkan Selasa (26/09/2023), Zulhas memberi waktu sepekan ke depan untuk melakukan sosialisasi kepada semua pemangku kepentingan. Dalam waktu dekat akan dibentuk satgas yang terdiri dari berbagai kementerian dan lembaga untuk mengawasi pelaksanaan Permendag 31/2023. Setelah sosialisasi berakhir, pemerintah akan melakukan penegakan hukum mulai dari peringatan sampai pencabutan izin.
Pada tempat yang sama Direktur Eksekutif Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) , Danang Girindrawardana, mengapresiasi beleid tersebut mengingat selama ini pengaturan perdagangan platform digital belum memadai. Dia melihat tantangan ke depan adalah bagaimana pelaksanaannya. Apalagi sekarang lintas batas, bagaimana pengawasan yang dilakukan ketika ada konsumen dari Indonesia yang membeli barang melalui e-commerce berbasis di luar negeri.
Salah satu upaya yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi perdagangan lintas batas melalui e-commerce itu yakni memperkuat bea masuk barang impor. Sayangnya, Permendag belum mengatur rinci soal tersebut. “Permendag ini belum mengatur bea masuk barang e-commerce terutama produk jadi ke dalam negeri. Saya harap berikutnya ada aturan itu kalau tidak kita kebobolan terus,” pungkas pria yang juga mantan Direktur Eksekutif Apindo itu.