“Anggaran KPPU overall segitu-gitu saja. Padahal pertumbuhan ekonomi terus tumbuh dan inflasi meningkat. Tapi, anggaran yang kami terima malah di bawah pertumbuhan ekonomi. Kalau gaji pegawai kami naiknya di bawah inflasi artinya itu bukan naik malah turun,” jelas Guntur di Jakarta, Senin (9/12).
(Baca juga: Tak Semua Transaksi Merger dan Akuisisi Wajib Lapor KPPU, Ini Rinciannya).
Guntur menambahkan bahwa ke depan tupoksi KPPU semakin berat karena mulai efektifnya pengawasan terhadap kemitraan. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPPU harus dapat bersinergi dengan dinas terkait dalam melakukan pengawasan kemitraan melalui advokasi kemitraan yang sehat sehingga kemitraan yang tidak seimbang agar tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang besar. Pengawasan ini juga merupakan amanat UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
“Lembaga penegakan hukum lain tidak ada yang memiliki tiga unit seperti kami. Objek kami pelaku usaha penanganannya berbeda, berarti ada penambahan kegiatan yang harus jadi tanggung jawab kami. Seharusnya juga ada penambahan dari sisi anggaran,” jelas Guntur.
Risiko dari minimnya anggaran ini dikhawatirkan akan berdampak terhadap menurunnya pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha. Guntur menjelaskan saat ini beban kerja pegawai-pegawai KPPU sudah melebihi batas dari seharusnya. Hal ini disebabkanpegawai yang keluar tinggi. Minimnya anggaran ini juga berisiko terhadap remunerasi pegawai sehingga dikhawatirkan berdampak terhadap kesejahteraan pegawai KPPU.
“Kalau jumlah pegawai turun ada peningkatan kapasitas kerja sehingga beban kerja juga semakin tambah. Bahkan, beberapa divisi sudah overload, melebihi batas. Jika dibilang ini kegundahan memang iya. Saya sebagai pimpinan bertanggung jawab kepada pegawai agar mereka dapatkan kompensasi yang adil. Untungnya saja kami punya spirit kuat penegakan hukum. Mereka yang bertahan di sini karena passion,” jelas Guntur.