Sulitnya menurunkan suku bunga kredit merupakan salah satu kesalahan Bank Indonesia dalam menerapkan kebijakan moneter. Hal ini diungkapkan Purbaya Yudhi Sadewa, Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bidang Kebijakan Fiskal, di kantorya Jumat (5/3) pekan lalu. Menurutnya, ketika suku bunga acuan BI diturunkan, pada saat yang bersamaan suplai uang dalam sistem finansial tidak ditambah.
Yudhi menyarankan salah satu tindakan yang bisa dilakukan BI adalah dengan mengurangi peredaran Sertifikat Bank Indonesia (SBI) secara perlahan. Dengan begitu, ketika bank memiliki dana berlebih, mereka akan mencari alternatif investasi karena tidak bisa lagi menyimpan dananya di SBI.
Salah satu alternatif investasinya yang bisa dilakukan bank adalah menyalurkan kredit. Apabila banyak bank yang mulai menyalurkan kredit, dengan sendirinya akan ada kompetisi menurunkan suku bunga. “Bank pasti akan bersaing untuk menawarkan suku bunga baru. Jika ini terjadi suku bunga turun. Tanpa menambah suplai uang ke sistem perbankan, kecil kemungkinan suku bunga pinjaman akan turun,” jelas Pubaya.
Purbaya menambahkan , jika suku bunga kredit bank BUMN turun, otomatis bank-bank swasta akan mengikuti langkah bank BUMN. Sebab, nasabah akan selalu mencari bank yang memberikan suku bunga rendah. “Bank tidak akan pernah berpikir dampak dari kegiatan mereka terhadap perekonomian, tetapi bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Karena bukan kewajiban mereka untuk memikirkan hal tersebut,” ujar Purbaya. Untuk itu, lanjut dia, BI sebagai pembuat kebijakan moneter harus mengubah paradigmanya.
Kolusi Terselubung
Masih menurut Purbaya, bisa jadi bank-bank melakukan kolusi terselubung untuk tidak menurunkan suku bunga kredit. Kendati mereka tidak melakukan kerja sama secara nyata untuk melakukan perjanjian menunda penurunan tarif suku bunga kredit. Hal ini dimungkinkan dengan cara melihat pesaingnya yang belum menurunkan suku bunga kredit dan bank lainnya mengikuti tindakan tersebut itu.
Menaggapi hal ini, Ahmad Junaidi Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menilai kolusi terselubung bisa diindikasikan sebagai suatu perjanjian antara pelaku usaha yang bersaing. Berdasarkan pasal 1 angka 7 UU No. 5 Tahun 1999 tentang larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian bukan didefenisikan harus berbentuk seperti apa, tetapi bisa saja dalam bentuk saling menyesuaikan satu sama lain. “Ini bisa perjanjian dan bisa merupakan suatu kesepakatan”.