Ancaman pidana ini juga berpotensi mengancam periuk nasi para praktisi survei dan quick count. Di luar negeri pilpres merupakan hari raya bagi lembaga survei, namun di Indonesia kami justru ketakutan menghadapi pilpres, jelas Denny.
Sedangkan kuasa hukum AROPI, Andi M Asrun menilai ketiga pasal itu bertentangan dengan Pasal 28F dan Pasal 28E ayat (3) UUD 1945. Ada hak publik untuk mendapatkan informasi, sebab survei adalah bagian dari upaya menyampaikan informasi, tambahnya.
Berdasarkan catatan hukumonline, AROPI pernah mengajukan permohonan yang serupa tapi tak sama. Sebelumnya, AROPI mengajukan larangan pengumuman hasil survei pada masa tenang dan pengumuman quick count beserta sanksinya dalam pemilu legislatif 2009. UU yang digugat adalah UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif.
Kala itu, MK mengabulkan sebagian permohonan AROPI. Majelis hakim konstitusi yang dipimpin Mahfud MD menilai dua pasal yang berpotensi mengkriminalisasi lembaga survei itu bertentangan dengan UUD 1945. Segala bentuk pengekangan terhadap kebebasan berekspresi, lebih-lebih terhadap kegiatan yang berbasis metodologi ilmiah, tidak sejalan dengan semangat reformasi dan jiwa UUD 1945, sebut Mahkamah dalam salah satu pertimbangannya.
Denny JA tentu saja mengharapkan putusan yang lebih atau minimal mirip dengan putusan dalam permohonan teranyarnya. Apalagi, lanjutnya, masyarakat telah mendapatkan keuntungan konkret pasca putusan MK terhadap UU Pemilu Legislatif itu.
Pada Pemilu Legislatif yang lalu, jelasnya, sampai hari ketujuh KPU baru bisa mengumpulkan hanya sepuluh persen suara dalam pusat tabulasi nasional. Orang tidak akan tahu siapa yang menang jika berpatokan pada tabulasi KPU, tuturnya. Untungnya, lembaga quick count muncul pada hari pemilihan itu bersama enam stasiun televisi. Hasilnya pun mirip-mirip. Hasil quick count itulah yang menjadi basis bagi partai-partai dan publik untuk melakukan follow up selanjutnya, jelas Denny yang juga Direktur Ekskutif Lingkaran Survei Indonesia.