Hari ini, Senin (26/11), KY memulai tahap seleksi wawancara calon hakim agung. Dalam salah satu sesi wawancara, Ketua KY Eman Suparman menyatakan seorang hakim dalam menjalankan tugas seyogyanya tidak selalu menjadi corong undang-undang.
Menurut Eman, larangan ultra petita (putusan yang melebihi apa yang diminta penggugat, red) yang dikenal dalam hukum acara perdata seharusnya tidak selalu bisa diterapkan. Apalagi, ketika nilai keadilan dikorbankan.
Hamdi, salah seorang calon hakim agung, menyatakan tidak setuju dengan pendapat Ketua KY. “Saya tidak setuju mengabulkan ultra petita karena memang undang-undang melarang hakim menjatuhkan putusan ultra petita, ini diatur dalam HIR,” kata Hamdi yang saat ini berstatus hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
Merespon jawaban Hamdi, Eman mengatakan putusan ultra petita dalam perkara perdata pernah terjadi di Indonesia. Bahkan, putusan itu dibuat oleh MA. Kala itu, Hakim Agung Prof Asikin Kusumah Atmadja (alm) membuat putusan ultra petita dalam perkara sengketa tanah di Kedung Ombo.
“Kalau ultra petita dilarang akan menimbulkan ketidakadilan masyarakat Kedung Ombo karena harga tanah Rp1.000 per meter tetap dihargai segitu. Padahal 10 tahun kemudian harga tanah sudah naik 20 kali lipat (Rp20 ribu). Semestinya, dalam kasus ini ultra petita dibolehkan demi keadilan dan kemanfaatan masyarakat Kedung Ombo,” ujar Eman.
Menurut dia, hakim dituntut untuk memberikan keadilan substansial kepada masyarakat pencari keadilan agar tidak terkesan hakim hanya sebagai corong undang-undang. “Ini ‘bekal’ buat Bapak kalau nanti terpilih sebagai hakim agung, tolong perhatikan kebutuhan masyarakat agar bisa menjadi hakim progresif,” kata Eman berpesan.
Eman menjamin apabila ada seorang hakim yang membuat putusan ultra petita dengan pertimbangan seperti kasus Kedung Ombo, maka hakim tersebut tidak akan dianggap melanggar kode etik dan perilaku. “Jika ada gugatan seperti itu, Bapak boleh menjatuhkan putusan ultra petita, Bapak tidak akan diperiksa KY dan MA,” ujarnya.