Percaya diri
Terpisah, pengamat hukum tata negara, Irman Putra Sidin mengatakan tidak menjadi masalah jika ketua MK yang baru ini berasal dari kalangan politisi. Persoalan ini tidak perlu dikhawatirkan publik. “Tidak masalah, partai politik itu kan bukan mahkluk jahat. Jadi, tidak perlu dikhawatirkan,” kata Irman.
Irman berharap Hamdan harus bisa tampil percaya diri dalam memimpin MK selama 2,5 tahun ke depan. “Hamdan secara pribadi harus tampil percaya diri, harus lebih tegas pada konstitusi, berwibawa, dan jangan larut dengan wacana-wacana popularitas putusan MK,” kata Irman mengingatkan. “Ke depannya, harapan kita MK harus lebih baik”.
Dia menambahkan pemilihan ketua MK, Jum’at (1/11) kemarin, dinilai agak terlambat karena tidak boleh ketua lembaga itu dibiarkan kosong yang mengakibatkan jalannya fungsi negara terhambat. “Seharusnya, sejak Akil ditetapkan sebagai tersangka pemilihan ketua MK segera dilakukan karena tidak boleh ketua lembaga itu terlalu lama dalam keadaan kosong, fungsi negara itu harus berjalan terus,” imbuhnya.
Hamdan lahir di Bima, Nusa Tenggara Barat 21 Juni 1962. Hamdan mengawali kariernya sebagai dosen luar biasa di beberapa universitas diantaranya di Fakultas Hukum Univeritas Hasanuddin, Universitas Muslim Indonesia, Univeritas As-syafi’yah. Di sela-sela mengajar, dia juga berprofesi sebagai advokat di Law Firm HSJ & Partner, Hamdan, Sujana, Januardi & Partner (1997-2004) sebelum terpilih menjadi anggota DPR periode 1999-2004 dari Fraksi Partai Bulan Bintang.
Pendidikan sarjana hukumnya diraih Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin untuk jurusan hukum internasional. Sementara gelar magister hukumnya diraih di Universitas Padjajaran Bandung. Di universitas yang sama Hamdan meraih gelar doktor hukum dengan judul desertasi “Pemakzulan Presiden di Indonesia” pada 2011 setahun setelah dia terpilih sebagai hakim konstitusi pada awal 2010 atas usulan presiden.