Pengajar Hukum Humaniter Universitas Indonesia (UI) Hadi Rahmat Purnama melihat dari sisi prosedural TPM tak akan mengalami hambatan terkait langkahnya ini. “Yang membawa komplain bisa person atau organisasi kepada Dewan HAM melalui special procedures,” sebutnya kepada hukumonline.
Meski Israel –bersama Amerika Serikat- tak setuju dengan pembentukan Dewan HAM PBB ini sejak awal, Hadi menilai keputusan Dewan HAM tetap mengikat negara-negara tersebut. “Pada kenyataannya Dewan HAM telah dibentuk dan berada di bawah PBB. Jadi Israel sebagai anggota PBB harus mengakuinya,” jelas Hadi.
Namun, Hadi menilai langkah TPM ini akan terganjal di tahap berikutnya. Yakni, pasca laporan diterima oleh Dewan HAM PBB, lembaga tersebut membentuk ‘Special Rapporteur’ untuk melakukan penyelidikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM. Di tahap ini lah yang rawan diintervensi Israel. “Biasanya di tahap ini akan di-lobby oleh AS atau Israel,” jelasnya.
Mahendradatta bukan tak tahu adanya kemungkinan ini. Ia mengatakan tetap akan berusaha membuktikan adanya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel. “Kita lihat saja, apakah PBB itu independen atau benar-benar dikuasai oleh Israel,” tuturnya.
Bila langkah ini gagal, ia berencana akan membawa Israel ke International Criminal Court (ICC). “Tapi kalau ini agak berat. Karena pemohonnya bukan individu, harus negara,” pungkasnya.