Pengesahan UU Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada pekan lalu menimbukan pro dan kontra. Beberapa pasal dalam UU KUHP justru dinilai menghambat investasi dan memperburuk proses pemulihan ekonomi Indonesia pasca pandemic covid-19.
Menurut pengamat ekonomi Bhima Yudhistra, pengesahan UU KUHP sangat berdampak negatif terhadap iklim investasi terutama dalam menjaring FDI (investasi asing langsung). Dia menilai banyak pasal yang merugikan dari sisi dunia usaha.
“Contohnya soal masalah perzinahan tentu akan buat wisatawan asing meninjau ulang keputusan berlibur di indonesia. Padahal saat ini sedang proses pemulihan wisman paska pandemi reda,” kata Bhima kepada Hukumonline, Senin (12/12). Dia menilai keberadaan KUHP akan jadi pertimbangan bagi calon investor di sektor pariwisata terutama perhotelan dan pengembangan kawasan wisata.
Baca Juga:
- KUHP Baru Bisa Bikin Wisatawan Asing Kabur dari RI? Ini Penjelasan Ditjen Imigrasi
- Kupas-Tuntas Ketentuan Pidana Korporasi dalam KUHP Baru
Kemudian, Bhima menilai pasal-pasal yang dianggap tidak pro terhadap kebebasan berpendapatan sebaiknya juga dikaji ulang. Dia menjelaskan bahwa beberapa pengusaha dan investor asing sangat memahami pentingnya standar environmental, social dan governance (ESG), di mana poin sosial adalah memastikan negara tempat perusahaan beroperasi menjunjung tinggi demokrasi dan HAM.
Kalaupun ada dana investasi yang masuk, lanjutnya, maka berpotensi terjadi pergeseran negara asal investasi. Negara- negara yang cenderung otoritarian dan kualitas investasinya rendah yang akan masuk ke Indonesia.
Sebelumnya, Plt Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana menegaskan bahwa UU KUHP tidak mempengaruhi kegiatan WNA selama berada di Indonesia. “Jika kita lihat dari data keimigrasian, khususnya data kedatangan WNA melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Laut, Udara dan Darat, angka kedatangan WNA ke Indonesia dari tanggal 6 – 9 Desember 2022 naik secara signifikan. Jadi tidak terdapat korelasi antara pandangan yang mengatakan bahwa disahkannya RUU KUHP akan menurunkan jumlah wisatawan asing serta investor dan pebisnis asing yang datang ke Indonesia. Kedatangan WNA tidak terpengaruh oleh RUU KUHP yang disahkan,” jelas Widodo pada Sabtu (10/12).
Dijelaskan Widodo, per Sabtu lalu, total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang diterima Imigrasi telah mencapai Rp4,2 Triliun. Berdasarkan data statistik perlintasan kedatangan WNA dalam periode 6-9 Desember 2022, atau setelah pengesahan RUU KUHP, tercatat sebanyak 93.144 WNA masuk ke Indonesia. Secara rinci, kedatangan WNA pada tanggal 6 yakni sebanyak 19.719 orang, tanggal 7 sebanyak 20.611 orang, tanggal 8 sebanyak 24.341 orang dan tanggal 9 sebanyak 28.473 orang. Data statistik ini menunjukkan grafik naik kedatangan WNA dalam pekan yang sama dengan disahkannya RUU KUHP.
Kedatangan WNA terbanyak dalam periode tersebut didominasi oleh Singapura sebanyak 21.769 orang. Malaysia sebanyak 15.515 orang dan Australia sebanyak 10.862 orang. Sementara itu, jumlah wisman dari Benua Eropa didominasi oleh beberapa negara top spender seperti Federasi Rusia 2.673 orang, United Kingdom 2.457 orang, Jerman 1.039 orang dan Perancis 1.060 orang.
Adapun jumlah Warga Negara Amerika Serikat yang datang mencapai 2.771 orang. Sebagian WNA datang melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandara I Gusti Ngurah Rai (42.426 kedatangan) dan Bandara Soekarno-Hatta (21.146 kedatangan.
“Imigrasi akan terus memberikan dukungan kebijakan untuk menaikkan jumlah WNA yang akan berbisnis, berwisata dan berinvestasi di Indonesia. Kami juga mengimbau agar kita semua bersama-sama menjaga iklim dan ekonomi nasional kita yang kondusif dan produktif di tengah-tengah situasi dunia tidak menentu,” tandas Widodo.