Permohonan pailit yang diajukan Soetomo, seorang dokter di Jakarta, terhadap PT Bakrie Swasakti Utama (BSU) makin mendekati babak ahkir di Pengadilan Niaga PN Jakarta Pusat. Kedua belah pihak sudah mengajukan kesimpulan pada sidang Rabu (20/3) lalu. Soetomo mengajukan bukti antara lain putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan berita acara sita eksekusi.
Permohonan pailit Soetomo terhadap BSU merupakan salah satu contoh hubungan antara konsumen apartemen dengan pengembang yang berakhir ke ranah hukum.
Dalam berkas kesimpulannya, Soetomo mengatakan putusan BANI No.104/XII/ARB/BANI/1999 harus tetap dijalankan. Tidak ada upaya hukum untuk membatalkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Apalagi melalui mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang dilakukan BSU untuk dirinya sendiri pada 10 Januari 2003 silam.
Selain meminta BSU menjalankan putusan BANI, Soetomo juga menuding BSU tidak konsisten dengan langkah hukumnya sendiri. Setelah BSU berada dalam PKPU, lagi-lagi BSU tidak menjalankan Penetapan Hakim Pengawas No.01/PKPU/2003/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Hakim pengawas merincikan empat poin yang harus dilakukan BSU. Keempatnya adalah menentukan penyelenggaraan rapat kreditor; batas akhir pengajuan tagihan para kreditor; mengumumkannya di dua surat kabar, yaitu Media Indonesia dan Suara Pembaruan, dan memerintahkan pengurus memanggil kreditor baik dengan surat tercatat maupun melalui kurir untuk hadir dalam rapat.
Penetapan hakim pengawas tersebut bersifat kumulatif dan wajib dilaksanakan. Namun, BSU tidak menjalankan poin keempat, yaitu tidak memanggil Soetomo sebagai salah satu kreditornya melalui surat tercatat. Rupanya, tidak dipanggilnya Soetomo dalam rapat kreditor saat itu atas permintaan Bakrie sendiri. Bakrie meminta agar pengurus tidak memanggil Soetomo. Peryataan ini bukan asal tudingan. Kuasa hukum Soetomo memiliki rekaman suara dari salah satu pengurus yang mengatakan alasan tidak dipanggilnya Soetomo. Rekaman tersebut juga menjadi bukti di perkara ini.
“Ini tindakan diskriminatif dan merupakan perbuatan melawan hukum karena tindakannya telah merugikan pemohon pailit sehingga putusan PKPU tersebut tidak mengikat pemohon pailit,” ucap kuasa hukum Soetomo, Dedyk Eryanto Nugroho kepada hukumonline, Rabu (20/3).
Lainnya, BSU juga tidak konsisten dalam menjalankan perjanjian perdamaiannya. Berdasarkan Perjanjian Perdamaian Nomor tanggal 5 Maret 2003 tentang Penghitungan Ulang Utang Khusus, tertulis jangka waktu pembayaran utang kepada kreditor adalah 12 bulan yang dibayarkan setiap bulan secara pro rata dimulai setelah 90 hari kalender sejak perjanjian perdamaian disahkan.
Merujuk pada perjanjian perdamaian tersebut, jatuh tempo utang yang harus dibayarkan kepada kreditor adalah 12 Juni 2004, bukan 2018 sebagaimana didalilkan BSU dalam berkas jawabannya. Atas hal ini, Dedyk melihat dalil BSU terkesan mengada-ada dan tidak berdasar hukum. “Baru-baru ini, saya mendengar BSU telah menjual asetnya ke Sinarmas. Hal ini kan bisa mengurangi budel pailit,” pungkasnya.
Terpisah, kuasa hukum BSU Aji Wijaya tetap bertahan dengan dalil-dalilnya. Menurutnya, permohonan pailit yang diajukan sang dokter error in objecto, yaitu adanya kesalahan gugatan atau dakwaan atas objek yang dipersengketakan. Objek yang dipersengketakan bukan lagi putusan BANI karena putusan tersebut telah dibatalkan.
Terkait dengan tudingan tidak berdasar hukum atas tanggal jatuh tempo, yaitu 2018, Aji mengatakan ada tiga kelompok kreditor, yaitu kelompok kreditor yang mengajukan tagihan dan diverifikasi utangnya sesuai dengan batas waktu; kreditor yang mengajukan tagihan tetapi belum diverifikasi, dan kreditor yang terlambat mengajukan tagihan.
Terhadap kelompok kreditor pertama, mekanisme perdamaian yang ditawarkan BSU adalah pemenuhan utangnya dalam jangka waktu 12 bulan. Terhadap kreditor kelompok kedua, jatuh temponya pada 2008 dan kreditor kelompok ketiga akan jatuh tempo pada 2018. Sementara itu, Soetomo adalah kreditor yang terlambat mengajukan klaim utang-utangnya. Sehingga Soetomo masuk ke kelompok ketiga dan utangnya akan jatuh tempo pada 2018.
Atas tudingan Dedyk yang menyatakan BSU telah diskriminatif dengan tidak memanggil Soetomo, Aji mengatakan Dedyk telah salah forum. Forumnya tidak dengan permohonan pailit. “Sudah salah forum juga telah lewat jangka waktu. Harusnya, mereka mengajukan keberatan dalam waktu 8 hari setelah perdamaian tersebut disahkan,” tutur Aji kepada hukumonline, Kamis (21/3).