Agar pelemahan nilai Rupiah tak berdampak terhadap sektor swasta, Perry mengimbau agar pelaku usaha yang memiliki kebutuhan valuta asing melakukan aksi lindung nilai (penjaminan utang tetap dalam valas). Aksi ini diharapkan mengurangi tekanan risiko kerugian akibat utang luar negeri.
“Selama ini kami memiliki instrumen lindung nilai bagi perusahaan, kita mendorong agar swap (pengalihan transaksi) valas lebih sering. Bagi perusahaan yang punya kebutuhan valas sekarang mereka bisa swap, itu lebih murah lagi. Instrumennya juga sudah ada,” kata Perry menyarankan.
Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimboh Santoso mengakui tekanan eksternal yang terjadi saat ini berimbas ke pasar modal. Hal tersebut terlihat dari pelemahan IHSG hingga akhir triwulan II. Meski demikian, Wimboh menyatakan kondisi sistem keuangan secara keseluruhan masih stabil. Hal ini terlihat dari terkendalinya (stabil) tingkat kredit bermasalah di sektor perbankan dan perusahaan pembiayaan.
“Dari sisi risiko, OJK menilai kondisi lembaga jasa keuangan masih manageable. Hal ini terlihat dari NPL gross Juni yang turun menjadi 2,67 persen dari posisi Mei sebesar 2,79 persen. Sedangkan NPL perusahaan pembiayaan naik dari 3,12 persen menjadi 3,15 persen,“ kata Wimboh dalam kesempatan yang sama.
Wimboh menjelaskan pihaknya akan menyiapkan berbagai kebijakan di sektor perbankan untuk meningkatkan pembiayaan di sektor infrastruktur, pariwisata, orientasi ekspor dan perumahan. Namun, Wimboh belum menjelaskan lebih lanjut secara riil kebijakan barunya tersebut. “Nanti, kami akan jelaskan. Kami juga ada pembicaraan cukup mendalam dengan Kementerian Pariwisata, tapi belum bisa kami sampaikan.”
Dari sisi penjamin simpanan, Ketua LPS, Halim Alamsyah mengatakan akan terus mengamati tren yang terjadi pada sektor perbankan. Pihaknya siap menyesuaikan tingkat bunga sesuai dengan penetapan tingkat bunga perbankan dan hasil evaluasi KSSK.
Halim menambahkan hingga saat ini belum ada perpindahan dana secara besar-besaran dari perbankan berisiko tinggi ke perbankan berisiko rendah. “Kami tidak melihat ada perpindahan dana dari bank kurang baik ke bank baik serta penarikan dana dalam jumlah luar biasa oleh masyarakat,” katanya.
Isu pengaruh eksternal seperti perang dagang juga telah menjadi perhatian pemerintah. Sebelumnya, pada awal Juli, Presiden Joko Widodo juga telah melakukan rapat terbatas dengan beberapa menteri untuk membahas permasalahan tersebut. Perang dagang antara AS dengan Cina tersebut dilakukan dengan cara pengenaan tarif (pajak) impor AS sebesar 25 persen terhadap 818 produk yang mayoritas berasal dari Cina ke masuk AS. Bahkan AS membidik 1.300 produk senilai US$ 50 miliar yang dikenakan tarif.