Pemerintah bekerjasama dengan perbankan nasional berkomitmen membantu Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan program KUR, TKI bisa meminta kredit dari perbankan untuk mengurusi penempatannya di luar negeri. Pemerintah menjamin 80 persen dari kredit TKI pada perbankan ini.
Poin tersebut merupakan bagian dari Adendum III Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Nota Kesepahaman ini ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri, dan perwakilan beberapa bank di Jakarta, (16/9).
Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penyaluran KUR bagi TKI penting untuk mempermudah calon TKI yang akan mengurus penempatannya di luar negeri. Sebab, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit dan cukup memberatkan bagi TKI. Ada banyak persyaratan administratif yang harus dipenuhi, misalnya pembuatan paspor, pengurusan izin, tiket, dan lainnya.
Hatta menerangkan, untuk memenuhi biaya ini calon TKI seringkali menggadaikan aset utama mereka seperti rumah atau tanah. Padahal, kemampuan mereka membayar kembali tidak signifikan. Akibatnya, banyak yang kehilangan aset berharga.
Cara lain yang dilakukan TKI, lanjut Hatta, dengan memakai biaya dari perusahaan penyalur. Pengembalian biaya dilakukan melalui pemotongan gaji. Namun, cara ini justru menurunkan kinerja TKI dan mempersulit keuangan mereka.
“Kita tidak pernah paham berapa persisnya yang harus dibayar oleh para TKI. Ketika kita berunding dengan salah satu Negara penerima, ternyata banyak TKI yang tidak bisa mendapatkan upah sampai sekian bulan karena harus melunasi biaya pengurusan macam-macam sebelum keberangkatan. Akibatnya performa kerja mereka menurun, yang mengakibatkan mereka berhenti bekerja, pindah kerja dan sebagainya,” terangnya.
Karena itu, pemberian kredit ringan melalui KUR akan mendorong kemandirian TKI di luar negeri.
Di sisi lain, penyaluran KUR bagi TKI juga akan memudahkan pemerintah mengawasi dan mengetahui keberadaan TKI. Sebab, mereka jadi terdaftar pada salah satu bank yang memberikan kredit. “Ini untuk menjamin dan mengukur biaya kebutuhan bagi TKI. Intinya bagaimana TKI kita di luar negeri dimudahkan dan terkontrol,” katanya.