Anggota Bawaslu Wahidah Suaib menjelaskan dari hasil pemeriksaan terhadap IFES, diketahui bahwa pendonor asing ini hanya memberikan bantuan fasilitas, program dan tenaga ahli saja dan bukan uang tunai kepada KPU. Mereka menyatakan peran mereka hanya menyiapkan server dan tenaga IT untuk teknisi dan menginstal program tersebut, ujar Wahidah. Dari pemeriksaan juga terungkap bahwa pihaknya tidak mengetahui tentang penyebaran TPS ataupun KPPS. IFES hanya mengetahui bahwa program yang disiapkannya untuk melayani seluruh TPS yang ada.
Menurut Wahidah, dari hasil pemeriksaan juga tidak ditemukan adanya penyelewengan anggaran. Dana untuk program SMS ini ditanggung oleh IFES yang melakukan MOU dengan pihak provider dalam hal ini Telkomsel. Dari hasil klarifikasi pun diketahui bahwa pihak provider juga turut membantu dengan memberikan diskon dan bahkan membebaskan sebagian biaya. Pihak provider hanya mengenakan biaya pengiriman SMS atau tarif saja, tidak untuk sistem, ungkap Wahidah.
Keterlibatan asing
Anggota Bawaslu lainnya, Wirdyaningsih menyayangkan langkah KPU yang berani menampilkan hasil dari program ini tetapi tidak bisa menjamin akurasi hasilnya. Dari 400 ribuan TPS hanya 104 yang mendaftar dan hanya 40 ribu saja yang datanya masuk dalam tabulasi SMS kemarin, ujarnya. Selain itu, Wirdyaningsih juga menyayangkan sikap KPU yang harus melibatkan pihak asing dalam program ini.
Walaupun telah melakukan klarifikasi, namun Bawaslu masih akan menunggu bukti tambahan dari IFES yang rencananya akan diberikan Kamis ini (16/7). Bukti tambahan itu untuk menegaskan bahwa IFES atau pihak asing memang tidak melakukan intervensi apapun melalui program SMS ini.
Anggota KPU Andi Nurpati memberikan penjelasan tentang bagaimana kedudukan KPU dan IFES dalam program ini. IFES hanya memfasilitasi program-program KPU dan programnya banyak kepada sosialisasi, ujar Andi. Seperti halnya juga untuk program SMS ini, menurutnya, pihak IFES yang menyediakan fasilitas dan KPU tinggal menggunakannya saja.
Ia juga menegaskan bahwa KPU tidak pernah menerima bantuan dana tunai dari pihak IFES terkait program SMS ini. KPU tidak pernah menerima cash money, tegasnya. Program SMS ini, lanjut Andi, bisa berjalan kemudian atas nota kesepahaman antara pihak IFES dengan pihak Telkomsel selaku provider.
Andi membantah anggapan bahwa KPU telah diintervensi oleh pihak asing. Saya kira itu terlalu jauh yah, ujarnya. Andi beralasan bahwa hasil yang ditayangkan melalui program SMS tersebut murni hasil penghitungan dari TPS yang telah merekap pengihitungan suara di tempatnya yang kemudian dikirimkan ke KPU. SMS ini adalah hasil rakyat, pilihan rakyat, pungkasnya.
Usaha Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghadirkan informasi cepat hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum 2009 belum membuahkan hasil positif. Terbukti dari dua kali tahapan pemilu, yaitu pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, program hitung cepat yang diselenggarakan KPU kerap menuai masalah.
Seperti pada pemilu legislatif lalu, program hitung cepat dengan menggunakan scanner dan teknologi IT yang kemudian datanya dikirimkan ke server pusat untuk ditayangkan kepada publik, berjalan lambat. Akibat keterlambatan dan tidak optimalnya program Informasi Teknologi (IT) ini, KPU dituding menghamburkan dana yang cukup besar.
Untuk menghadirkan informasi hasil penghitungan suara pilpres secara cepat, KPU bekerja sama dengan International Foundation for Electoral System (IFES) membuat sebuah program hitung cepat lewat Short Message Service (SMS). Cara kerja SMS ini, para petugas TPS yang telah selesai melakukan rekap di tempatnya mengirimkan hasil rekapnya melalui SMS yang akan diterima oleh server pusat yang kemudian hasilnya ditayangkan berupa tabulasi elektronik dan bisa dilhat langsung oleh publik di situs KPU serta ditayangkan di televisi.
Tabulasi elektronik ini pun dijadikan rujukan oleh stasiun televisi sebagai data hitung cepat yang ditampilkan di layar bersama dengan hasil quick count versi lembaga survei. Namun, program SMS tersebut tidak berlangsung lama, hanya dilakukan dua hari dari mulai saat pemilihan sampai satu hari setelah hari pemilihan. Setelah itu program SMS ini distop. Alhasil, data yang tersaji hanya dari beberapa TPS saja dan bukan hasil secara keseluruhan.
Pasca berakhirnya program ini, muncul dugaan bahwa KPU telah diintervensi pihak asing. Masalah ini pun membuat Badan pengawas Pemilu (Bawaslu) merasa perlu mengklarifikasi apakah benar ada intervensi pihak asing dan penyelewengan anggaran oleh KPU dalam program SMS ini. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, Bawaslu telah melakukan pemeriksaan terhadap IFES beberapa waktu lalu. Dari hasil pemeriksaan, Bawaslu memang tidak menemukan adanya indikasi intervensi dari pihak asing dalam program ini.