Permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang digulirkan sejumlah partai politik ditanggapi serius oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Sikap KPU khususnya merespon desakan agar Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) pada 9 April nanti diundur, dengan alasan DPT yang belum beres. Desakan ini merujuk pada kasus Pilkada Jawa Timur beberapa waktu lalu.
Sebelumnya KPU melalui salah satu komisionernya, I Gusti Putu Artha telah menegaskan bahwa Pileg tidak akan diundur karena masalah DPT. Pernyatan Putu kembali dipertegas oleh Ketua KPU Abdul Hafiz Anshary. Dalam jumpa pers, Senin (23/3), memastikan Pileg tetap pada jadwal semula, 9 April 2009. Masalah DPT yang selama ini dikhawatirkan potensial dimanipulasi, kata Hafiz, sudah diproteksi.
Namun begitu, Hafiz mengakui KPU memang menemukan masalah dalam DPT. DPT dengan NIK ganda memang terjadi, tukasnya. Untuk kasus seperti ini, proteksi yang disiapkan KPU adalah penggunaan tanda tinta. Selain itu, KPU juga akan memberikan DPT yang asli kepada pengawas pemilu di setiap TPS. Tujuannya, mencegah satu orang menggunakan hak pilihnya berkali-kali.
Mengenai data pemilih, Hafiz memastikan KPU tidak akan menggunakan data pilkada untuk Pileg nanti. Pilgub atau Pilkada sudah selesai. Kita, KPU tetap menggunakan data dari Depdagri yang kita mutakhirkan menjadi DPT, ujarnya.
Selalu dijadikan acuan, Ketua KPUD Jatim Nikmatul Hidayati mengklarifikasi bahwa tidak ada manipulasi data DPT di Jawa Timur. Nikmatul yang menggantikan ketua sebelumnya Wahyudi Purnomo, menjelaskan KPUD menerima data dari Dinas Kependudukan apa adanya. Setelah itu, KPUD langsung melakukan pemutakhiran.
Jika ada pihak yang mempermasalahkan DPT, Nikmatul meminta jangan jangan asal bicara dan berwacana. Ia berharap seluruh pihak tidak menyepelekan eksistensi KPU selaku pihak penyelenggara. Nikmatul sendiri mengaku belum mengetahui data mana yang digunakan hingga dikatakan terjadi manipulasi. Kalau mau bicara soal DPT silahkan bawa data. Kita sama-sama cocokkan dengan data kami. Jangan berwacana tanpa membawa data, tantangnya.
Ketegasan KPU didukung oleh Jimly Asshiddiqie. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini menghimbau seluruh pihak untuk fokus menghimpun gerakan mendukung KPU dan Bawaslu. Menurut Jimly, Pemilu 2009 harus sukses karena ini adalah pemilu terakhir dalam masa transisi.
Catatan buruk KPU
Di tempat terpisah, sejumlah LSM juga mendukung sikap KPU yang tidak akan meralat jadwal Pileg. Ibrahim Fahmi Badoh dari Indonesia Corruption Watch (ICW), mengatakan pengunduran jadwal pemilu hanya bisa dilakukan dengan alasan logistik. Persoalan DPT, menurut Fahmi, dinilai tidak cukup menjadi alasan pengunduran jadwal.
Meski mendukung, ICW dan beberapa LSM tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Pemilu (KMPP) tetap memasukkan permasalahan DPT sebagai catatan buruk kinerja KPU. KMPP mendapati banyak kekacauan seperti banyaknya data ganda dengan berbagai modus. Selain itu, belum terdaftarnya penduduk di sejumlah daerah juga masih terjadi.
Masalah berikutnya, logistik yang meliputi surat suara rusak hingga proses pendistribusian. Lalu, KMPP mendapati data pelaporan dana kampanye sejumlah partai yang tidak memenuhi syarat sesuai Peraturan KPU No. 1 Tahun 2009 dan Pasal 138 UU No. 10 Tahun 2008. Terakhir, KMPP menilai peraturan KPU yang mereduksi UU No. 10 Tahun 2008 berpotensi surat suara tidak sah.