Menanggapi permintaan ini, anggota KPU Endang Sulastri menjelaskan dalam debat nanti sebenarnya pembahasan soal isu kaum perempuan bisa saja disisipkan dalam setiap tema debat. Meski tidak membahas secara spesifik soal isu perempuan, tapi dari lima tema yang diajukan oleh KPU, menurut Endang, banyak yang berkaitan dengan isu perempuan.
Endang mencontohkan soal hukum dan ekonomi, isu kaum perempuan sebenarnya bisa masuk dalam pembahasan tersebut. Isu perempuan tidak perlu masuk dalam satu tema tersendiri. Tapi bisa masuk ke tema-tema yang lain, jelasnya. Hal ini bisa dilakukan karena isu perempuan sebenarnya ada di setiap bahasan yang akan diperdebatkan nanti oleh para capres maupun cawapres.
Permintaan untuk membuat satu tema khusus tentang kaum perempuan, kata Endang, sulit diwujudkan. Ia beralasan karena materi debat sebelumnya telah disepakati oleh para calon bersama dengan tim suksesnya kemudian juga telah ditetapkan oleh KPU beberapa waktu lalu.
Wacana Affirmative Action atau tindakan khusus sementara untuk kaum wanita merupakan isu yang sempat menjadi pembahasan menjelang bergulirnya pemilu legislatif 2009 lalu. Putusan MK yang membatalkan Pasal 214 UU No 10 Tahun 2008 memberi dampak cukup signifikan karena affirmative action menjadi tidak berarti jika penetapan kursi berdasarkan suara terbanyak. Desakan agar diterbitkannya peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang mengatur soal Affirmative action pun kandas.
Menjelang pemilu presiden dan wakil presiden (pilpres), sejumlah aktivis perempuan kembali menghangatkan wacana kesetaraan gender dan keterwakilan perempuan. Yang disasar kali ini adalah rencana KPU menyelenggarakan debat capres dan cawapres. Rencana debat akan digelar sebanyak lima sesi, tiga untuk capres dan dua untuk cawapres. Debat capres akan diselenggarakan pada 16 Juni, 23 Juni, dan 4 Juli. Sementara, debat cawapres akan diselenggarakan pada 18 Juni dan 25 Juni.
Rencananya, debat akan mencakup lima materi. Materi pertama, strategi tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, penegakan hukum, dan hak asasi manusia. Kedua, strategi mewujudkan dan meningkatkan ketahanan pangan, serta strategi dalam mengatasi pengangguran dan kemiskinan. Ketiga, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan keagamaan. Keempat, kesehatan dan lingkungan hidup. Terakhir, kebijakan pembangunan lima tahun ke depan.
Koalisi Perempuan mengkritik karena tak satu pun dari lima materi debat menyentuh isu kaum perempuan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Masruchah dalam jumpa persnya di Jakarta (1/6). Ia menilai para calon yang maju nanti kurang memberi perhatian terhadap isu-isu perempuan. Kami mengusulkan isu perempuan menjadi tema tersendiri dalam debat capres dan cawapres nanti, ujar Masruchah.
Usulan ini, menurut Masruchah, penting mengingat diskriminasi terhadap kaum perempuan masih saja terjadi. Ia mencontohkan salah satu bentuk diskriminasi yang masih saja dialami oleh kaum perempuan saat ini adalah perlakuan buruk terhadap para buruh migran wanita. Mereka kerap menjadi korban human trafficking melalui kebijakan pengiriman tenaga kerja keluar negeri, ujarnya. Masuknya tema kaum perempuan, lanjut Masruchah, dapat dijadikan tolok ukur kepekaan para capres dan cawapres melihat problema kaum perempuan.