Namun demikian Guntur menyampaikan bahwa perkara ini belum ditutup. Ia mengimbau kepada seluruh masyarakat untuk melaporkan ke KPPU jika mempunya bukti adanya pelanggaran terhadap UU Anti Monopoli terkait harga masker.
Di samping itu, Guntur juga mengingatkan agar masyarakat tidak panik terkait virus Corona. Ia menilai tingginya permintaan bukan hanya disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan, tetapi situasi panik membuat masyarakat membeli masker melebihi skala konsumsi.
“Kita harap konsumen bertindak cerdas. Pastinya suplai tidak bisa meningkat dalam waktu singkat. Harap masyarakat tidak panik dalam transaksi karena hal itu kian mempersulit keadaan,” tegasnya.
Direktur KPPU Zulfirmansyah menyampaikan bahwa pihaknya menemukan adanya kenaikan harga masker pada awal Februari. Namun sayangnya peningkatan permintaan tidak diiringi peningkatan suplai.
Guna mencari sebab atas kenaikan harga masker, Firman mengaku pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag), Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk melakukan konsolidasi data. Dan hasil penelitian di seluruh kantor wilayah Jabodetabek menunjukkan adanya kekurangan stok.
“Kapasitas produksi produsen tidak sama. Kami sudah undang kemendag, kemenkes, kemenperin, konsolidasi data. Undang dua importir, produsen dan distributor,” katanya.
Adapun dari rantai distribusi, KPPU menyebut belum menemukan pelaku usaha besar yang melakukan pelanggaran UU Anti Monopoli. “Di rantai distribusi, belum temukan pelaku usaha besar lakukan pelanggaran. Ada 28 produsen masker binaan Kemenkes. Harus penuhi standar yang baik. Distributor dalam negeri 50 perusahaan. Produksi dalam negeri ada 28 distributor, impor ada 22 distributor. Dalam kondisi normal kita juga impor tapi tidak banyak,” pungkasnya.