“Hasil penelitian inisiatif terkait freight forwarding naik ke tahap penyelidikan karena sudah ada kecukupan minimal satu alat bukti dan telah dapat di rampungkan untuk menentukan proses penyelidikan. Dari hasil penelitian juga memberikan arahan kepada tim penegakan hukum untuk melanjutkan kembali melakukan penelahan kembali terkait diluar kasus freight forwarding, terkait dugaan pelanggaran usaha tidak sehat terkait pembelian dan penguasaan pasar ekspor benih lobster,” jelas Guntur.
Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait monopoli jasa pengiriman ekspor benih lobster. Dalam pernyataan tertulis, Rabu (18/11), HIPMI meminta KKP untuk menuntaskan dan membongkar praktik persaingan usaha tidak sehat dalam ekspor benih lobster. Praktik monopoli dalam ekspor benih lobster ini juga menggambarkan tata kelola lobster di Indonesia telah rusak dari hulu sampai dengan hilir.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Anggawira mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera mengungkap aktor yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam ekspor benih lobster secara transparan.
"Praktik-praktik seperti ini seharusnya dihilangkan dan sebaiknya dalam proses ini bisa melibatkan asosiasi dunia usaha terkait. Untuk proses distribusi logistik, sebaiknya KKP atau kebijakan ini dirumuskan dengan menggandeng Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)," kata Anggawira.
Anggawira mengatakan pengiriman benih lobster yang hanya melalui satu bandara menciptakan inefisiensi biaya pengiriman dan risiko untuk pelaku usaha. Padahal, ada pelaku budidaya yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera.
"Dari situ bisa terjadi kompetisi dan afirmasi policy yang baik. Jadi, kita dorong ALFI untuk bisa ikut dalam policy ini," ucapnya.