Pada awal November lalu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memutuskan untuk menyelidiki persoalan ekspor benih bening lobster (BBL). KPPU mengaku telah melakukan advokasi sejak Juli 2020 dan telah memanggil para pihak terkait, seperti Asosiasi Pengusaha Kelautan dan Perikanan Indonesia (APKPI), Asosiasi Budidaya Ikan Laut Indonesia (ABILINDO), Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil (BKIPM), Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Budidaya Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan) dan beberapa pelaku usaha kargo.
Dari hasil tersebut, KPPU menemukan bahwa tidak ada kebijakan dari pemerintah untuk menunjuk kepada satu pelaku usaha freight forwarding (ekspedisi muatan) untuk menangani jasa kargo ekspor benih bening lobster (BBL). Meskipun demikian, terjadinya struktur pasar monopoli dalam hal penyedia jasa freight forwarding merupakan sesuatu yang menjadi dasar bagi KPPU untuk melakukan penelitian.
Tak lama berselang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, sebagai tersangka penerima suap dalam kasus perizinan tambak, usaha dan/atau pengelolaan perikanan atau komoditas perairan sejenis lainnya tahun 2020. (Baca: KPK Tetapkan Menteri Edhy Prabowo Tersangka Penerima Suap)
Terkait hal tersebut, KPK selanjutnya menetapkan tujuh orang sebagai tersangka. Sebagai penerima, yakni Edhy Prabowo (EP), Staf Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Safri (SAF), Andreu Pribadi Misata (APM), pengurus PT ACK Siswadi (SWD), staf istri Menteri Kelautan dan Perikanan Ainul Faqih (AF), dan Amiril Mukminin (AM). Sedangkan sebagai pemberi, yaitu Direktur PT DPP Suharjito (SJT).
Meski perkara yang tengah diselidiki KPPU dan KPK memiliki perbedaan dari sisi hukum, namun menurut Komisioner KPPU, Guntur Saragih, hal tersebut tidak menutup kemungkinan dilakukan kerja sama antara dua lembaga. Terutama terkait pemanggilan saksi-saksi yang mungkin saat ini juga turut terlibat dalam kasus korupsi ekspor benih bening lobster (BBL) di KPK. “Kami akan kerja sama dengan KPK kalau memang ada pemanggilan saksi. Kami akan memanggil semua pihak terkait bila diperlukan, termasuk kalau pihak tersebut adalah tahanan KPK. Kami harap KPK mendukung itu,” kata Guntur saat ditemui di Jakarta Pusat, Selasa, (1/12).
Guntur mengaku jika sebelum KPK melakukan OTT, KPPU melakukan penelitian dan penyelidikan terhadap kasus BBL, pihaknya telah melakukan advokasi kepada pemerintah. Dan sejak awal November lalu, KPPU juga sudah melakukan pemanggilan terhadap beberapa pelaku usaha dan juga pihak dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Ke depannya, perkara BBL akan menjadi prioritas KPPU.
Saat ini KPPU tengah mengumpulkan minimal satu alat bukti sebagai syarat mutlak untuk membawa kasus ekspor freight forwarding BBL naik ke persidangan. “Terkait dengan tim, kami sudah melakukan advokasi kepada pemerintah dan kesimpulannya bahwa tidak ada peraturan pemintah yang menunjuk satu freight forwarding, tidak ada regulasi, tidak ada kebijakan yang menunjuk satu freight forwarding. Karenanya jika ada pelanggaran berarti itu di ranah persaingan usaha,” imbuhnya.
Komisioner KPPU, Muhammad Afif Hasbullah menambahkan bahwa KPPU juga membuka kemungkinan untuk bertukar dokumen atau alat bukti dengan KPK. Hal ini didasari pada MoU yang sudah ditandantangani oleh kedua belah pihak beberapa waktu lalu. “Kemungkinan itu ada kalau memang KPPU membutuhkan dokumen dari KPK, meminjam dokumen KPK terkait perkara ekspor BBL. Dan kita sudah ada MoU dengan KPK sebelumnya,” tambahnya.
Sebelumnya, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) memberikan masukan kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terkait monopoli jasa pengiriman ekspor benih lobster. Dalam pernyataan tertulis, Rabu (18/11), HIPMI meminta KKP untuk menuntaskan dan membongkar praktik persaingan usaha tidak sehat dalam ekspor benih lobster. Praktik monopoli dalam ekspor benih lobster ini juga menggambarkan tata kelola lobster di Indonesia telah rusak dari hulu sampai dengan hilir.
Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI Anggawira mendesak Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera mengungkap aktor yang melakukan praktik persaingan usaha tidak sehat dalam ekspor benih lobster secara transparan. "Praktik-praktik seperti ini seharusnya dihilangkan dan sebaiknya dalam proses ini bisa melibatkan asosiasi dunia usaha terkait. Untuk proses distribusi logistik, sebaiknya KKP atau kebijakan ini dirumuskan dengan menggandeng Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI)," kata Anggawira.
Anggawira mengatakan, pengiriman benih lobster yang hanya melalui satu bandara menciptakan inefisiensi biaya pengiriman dan risiko untuk pelaku usaha. Padahal, ada pelaku budidaya yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera. "Dari situ bisa terjadi kompetisi dan afirmasi policy yang baik. Jadi, kita dorong ALFI untuk bisa ikut dalam policy ini," ucapnya.
Menurutnya, banyak penyimpangan dalam pemenuhan persyaratan ekspor benih lobster. Ada pihak-pihak yang hendak mencari keuntungan dengan sengaja melakukan konsentrasi pengiriman benih lobster ke luar negeri hanya melalui Bandara Soekarno-Hatta. "HIPMI mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh KPPU, agar kompetisi dan persaingan di dunia usaha lebih baik dan membuka kesempatan bagi pengusaha-pengusaha terutama pengusaha-pengusaha daerah," ungkapnya.