KPK sedang menelusuri dan menyelidiki pengadaan barang dan jasa haji periode 2012-2013 yang dicurigai memiliki penyimpangan anggaran.
"Pelaksaanaan penyelenggaraan haji 2012-2013 terkait pengadaan barang dan jasa di sana seperti pondokan, katering dan transportasi di sana, salah satunya sedang ditelusuri," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jakarta, Kamis.
Johan mengatakan penelusuran itu bukan pada setoran dana haji. "Yang kami usut adalah penyelenggaraan haji di antaranya ada pengadaan barang dan jasa. Jadi bukan setoran hajinya."
Sebelumnya, KPK juga telah mengirimkan tim ke dua lokasi di Arab Saudi, Madinah dan Mekkah, untuk melakukan pengecekan catering dan akomodasi dalam ibadah haji.
Selain itu, KPK telah meminta keterangan anggota DPR dalam penyelidikan tersebut. Seperti mantan Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini dan anggota Komisi VIII Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar.
Lalu, KPK juga mengolah data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi di Kementerian Agama terutama yang menyangkut masalah haji.
Berdasarkan laporan PPATK terdapat dana Rp80 triliun dalam penyelenggaraan ibadah haji yang ditempatkan pada bank tanpa standardisasi yang jelas. Meski hal itu dibantah oleh Dirjen Haji dan Umroh Anggito Abimanyu.
Menurut Anggito, dana yang disimpan bukan tanpa standarisasi yang sesuai prosedur. Akan tetapi dana itu disimpan ke beberapa bank seperti bank syariah, bank konvensional dan di Sukuk.
Meski begitu, KPK tidak tergesa-gesa dalam menentukan bentuk penyelewengan haji dalam sektor apa. Apakah itu dalam perkara pengelolaan dana haji atau pengadaan barang dan jasa.
Komisi antigratifikasi itu juga masih terus mengolah laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK untuk pengembangan penyelidikan.
"PPATK itu menelusuri transaksi mencurigakan dari rekening seseorang atau lembaga. KPK juga mengkombinasilan beragam informasi dan fakta beragam yang bisa didapat dari saksi, penggeledahan dan investigasi penyidik," kata Johan.
"Pelaksaanaan penyelenggaraan haji 2012-2013 terkait pengadaan barang dan jasa di sana seperti pondokan, katering dan transportasi di sana, salah satunya sedang ditelusuri," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di kantornya, Jakarta, Kamis.
Johan mengatakan penelusuran itu bukan pada setoran dana haji. "Yang kami usut adalah penyelenggaraan haji di antaranya ada pengadaan barang dan jasa. Jadi bukan setoran hajinya."
Sebelumnya, KPK juga telah mengirimkan tim ke dua lokasi di Arab Saudi, Madinah dan Mekkah, untuk melakukan pengecekan catering dan akomodasi dalam ibadah haji.
Selain itu, KPK telah meminta keterangan anggota DPR dalam penyelidikan tersebut. Seperti mantan Wakil Ketua Komisi VIII dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jazuli Juwaini dan anggota Komisi VIII Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Hasrul Azwar.
Lalu, KPK juga mengolah data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait transaksi di Kementerian Agama terutama yang menyangkut masalah haji.
Berdasarkan laporan PPATK terdapat dana Rp80 triliun dalam penyelenggaraan ibadah haji yang ditempatkan pada bank tanpa standardisasi yang jelas. Meski hal itu dibantah oleh Dirjen Haji dan Umroh Anggito Abimanyu.
Menurut Anggito, dana yang disimpan bukan tanpa standarisasi yang sesuai prosedur. Akan tetapi dana itu disimpan ke beberapa bank seperti bank syariah, bank konvensional dan di Sukuk.
Meski begitu, KPK tidak tergesa-gesa dalam menentukan bentuk penyelewengan haji dalam sektor apa. Apakah itu dalam perkara pengelolaan dana haji atau pengadaan barang dan jasa.
Komisi antigratifikasi itu juga masih terus mengolah laporan hasil analisis (LHA) dari PPATK untuk pengembangan penyelidikan.
"PPATK itu menelusuri transaksi mencurigakan dari rekening seseorang atau lembaga. KPK juga mengkombinasilan beragam informasi dan fakta beragam yang bisa didapat dari saksi, penggeledahan dan investigasi penyidik," kata Johan.