Menurut Mensos Juliari, kementeriannya masih punya sisa waktu 4 bulan untuk memperbaiki mekanisme bansos. “Akan ada 2 program Kemensos yang baru yang akan dijalankan bulan ini, kami berharap tidak hanya tepat sasaran, tapi juga akuntabel dan tidak berpotensi menyalahi aturan yang ada," ujar Juliari.
Menurutnya, setiap keluhan yang masuk akan diverifikasi oleh tim JAGA Bansos maksimal dalam waktu 3 hari. Setelah itu, tim akan meneruskan keluhan tersebut kepada pemda atau instansi terkait untuk ditindaklanjuti. Dalam waktu paling lama 7 hari kerja, pemda atau instansi terkait wajib merespons apakah keluhan tersebut telah diterima dan sedang dalam proses tindak lanjut, dengan mengubah status penanganan keluhan pada aplikasi JAGA.
Pemerintah menyiapkan dana Rp203,9 triliun untuk program pelindungan sosial akibat pandemi COVID-19. Hingga Agustus 2020, penyerapan anggarannya baru mencapai 41,94 persen. Alokasinya untuk bidang perlindungan sosial terdiri atas Kartu Sembako (Rp43,6 triliun); Program Keluarga Harapan (Rp37,4 triliun); bantuan sosial Jabodetabek dan tidak memiliki pekerjaan (Rp39,2 triliun); BLT Dana Desa (Rp31,8 triliun); logistik/pangan/sembako (Rp25 triliun); Kartu Prakerja (Rp20 triliun); diskon listrik (Rp6,9 triliun).
Masyarakat dapat menyampaikan keluhannya secara langsung melalui gawai dengan mengunduh aplikasi JAGA (JAGA Apps) di Play Store dan App Store untuk sistem operasi android ataupun iOs. Selain melalui gawai, masyarakat juga bisa mengakses JAGA melalui situs https://jaga.id. (Baca: Percepat Penyerahan PSU oleh Pengembang, KPK Koordinasi dengan Pemda Depok dan Bogor)
Kriteria keberhasilan
Sebelumnya Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan kriteria keberhasilan seorang kepala daerah bisa diukur dari besar kecilnya alokasi anggaran untuk subsidi atau bantuan sosial yang disalurkan setiap tahun. Hal tersebut dikatakannya saat gelar wicara dalam acara Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dengan tema "Praktik Baik Pemanfaatan NIK untuk Program Subsidi Pemerintah" yang disiarkan akun Youtube KPK beberapa waktu lalu.
“Kalau alokasi anggaran subsidi bantuan sosial setiap tahun itu bertambah terus, 'kan bisa dikatakan gagal kepala daerahnya karena makin banyak penduduk miskin. Seharusnya, makin lama harus makin berkurang dengan ketentuan kriterianya jelas siapa yang berhak menerima subsidi dan bantuan sosial,” kata Alex.
Alex berharap ke depan itu menjadi ukuran dalam penilaian keberhasilan kepala daerah dan penyaluran bersubsidi. “Kalau kepala daerahnya berhasil menurunkan kemiskinan, saya kira layak dan pantas diberikan insentif jangan hanya yang laporan keuangannya WTP 'kan tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Kalau itu berhasil, layak dong dapat insentif,” ujar Alex.